TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Zulhajar, mendorong rencana pembangunan PSEL dipindahkan ke kawasan TPA Antang.

PSEL Makassar adalah Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PLTSa) bernilai sekitar Rp3 triliun yang dirancang untuk mengolah 1.000 hingga 1.300 ton sampah per hari dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros, guna mengatasi darurat sampah di TPA Tamangapa.

Zulhajar menilai kawasan TPA Antang lebih representatif untuk menjadi lokasi pabrik pengolahan sampah.

Menurutnya, kawasan tersebut sejak lama menjadi pusat aktivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar.

"Alternatif lokasi di TPA Antang patut didorong karena kawasan itu cukup representatif," kata Zulhajar.

Anggota DPRD Makassar dari Dapil 3 Tamalanrea-Biringkanayya itu menilai lokasi tersebut lebih sesuai untuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah.

Ia menyebut konsentrasi pengolahan sampah selama bertahun-tahun memang sudah berada di kawasan TPA Antang.

Karena itu, pembangunan PSEL di kawasan tersebut dinilai lebih mudah disinergikan dengan sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan.

Baca juga: PSEL Harus Aman, Legislator Makassar Zulhajar: Yang Terpenting Aman bagi Warga

"TPA Antang masih memungkinkan untuk pembangunan pabrik pengolahan sampah," ujarnya.

Zulhajar juga mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang turun langsung berdialog dengan warga terkait rencana PSEL.

Menurutnya, dialog tersebut penting untuk mencari lokasi dan solusi terbaik bagi semua pihak.

Ia menilai alternatif TPA Antang perlu dibahas serius oleh pemerintah dan pihak investor.

Namun, Zulhajar memahami pemindahan lokasi tidak sederhana karena investor telah mengeluarkan biaya awal untuk rencana pembangunan di Tamalanrea.

"Investor juga tidak boleh dirugikan jika lokasi awal akhirnya tidak dilaksanakan," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah dan investor.

Zulhajar mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar, investor, dan warga duduk bersama mencari solusi.

Ia menyebut Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Dilema ini yang harus segera didialogkan bersama oleh pengambil kebijakan," ujarnya.

Menurut Zulhajar, dialog tersebut harus menghasilkan keputusan yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan aspek kesehatan dan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama.

"Apapun keputusan akhirnya, aspek kesehatan dan lingkungan tidak boleh dirugikan," tegasnya.

Zulhajar menilai pembangunan PSEL harus tetap mendukung penyelesaian persoalan sampah tanpa menimbulkan masalah baru bagi warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan serius opsi TPA Antang sebagai lokasi alternatif.

"Prinsip dampak kesehatan dan lingkungan harus menjadi pegangan dalam setiap kebijakan pemerintah maupun pihak swasta," tutupnya.(*)