Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Anggota DPRD Morowali dari Partai Perindo, Putra Bonewa, melontarkan sorotan keras terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp850 miliar. 

Putra Bonewa meminta Pemerintah Kabupaten Morowali tidak kembali membiarkan anggaran daerah mengendap dalam jumlah besar pada tahun ini.

“Kita kan tahun lalu mengadakan SILPA Rp850 miliar. Mudah-mudahan tahun ini tidak lagi terjadi SILPA,” kata Putra Bonewa dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali, Jumat (14/8/2026) malam.

Baca juga: DPRD Morowali Soroti Lambannya Penyerapan Anggaran, Bupati Diminta Tak Berbelit-belit

Menurutnya, besarnya SILPA menjadi catatan serius dalam pengelolaan APBD. 

Sebab, anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama seharusnya dapat direalisasikan melalui program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Putra Bonewa bahkan mempertanyakan tujuan pembahasan APBD apabila pada akhirnya anggaran yang telah dialokasikan tidak mampu terserap secara maksimal.  

“Karena kalau terjadi SILPA, untuk apa kita bahas APBD? Lebih baik kita tutup gaji saja, orang dibagi-bagikan,” ujarnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Putra saat DPRD Morowali bersama Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. 

Dan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah dan inisiatif DPRD. 

Putra menegaskan, pembahasan APBD jangan hanya berhenti pada angka dan dokumen. 

Anggaran yang telah disepakati harus benar-benar diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program agar penyerapan anggaran tidak kembali menumpuk menjelang akhir tahun.  

Baca juga: RSUD Torabelo Sigi Tegaskan Tak Ada Pasien Dirawat di Luar Ruangan Pascagempa M6,2

Menurut Putra, jangan sampai masyarakat mendengar kembali adanya SILPA dalam jumlah besar, sementara di sisi lain masih banyak kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang harus dipenuhi. 

“Jangan sampai nanti kita kembali melihat SILPA dalam jumlah besar,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah menjadikan persoalan SILPA tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius dalam pelaksanaan APBD. 

Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati bersama dapat terserap secara optimal dan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan publik.(*)