Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi dan berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Kampanye Antikorupsi 2026 bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kampanye tersebut melibatkan sekitar 10.530 peserta dari ASN, BUMD, KPK, serta berbagai elemen masyarakat, seperti RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, dan Jumantik.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” kata Pramono saat meninjau kegiatan.
Kampanye dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui kegiatan Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Peserta Integrity Fun Walk menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal pengaduan masyarakat, termasuk SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan dan JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun permasalahan perkotaan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan KPK, terutama dalam kegiatan yang memiliki risiko dan nilai strategis.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengajak masyarakat turut mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dirasakan warga.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar pemerintahannya maupun masyarakatnya aman, terkendali, dan berintegritas,” kata Johanis.
Selain kampanye antikorupsi, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah layanan publik, seperti pelayanan pajak daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Johanis berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang maju dan sejahtera.
"Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera,” kata Johanis.
