TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Trauma akibat longsor membuat sejumlah warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, menolak aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin sedot berlangsung di wilayah mereka.
Salah seorang warga, Sumiati, mengaku pengalaman longsor yang dialaminya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar membuat dirinya hingga kini merasa khawatir.
Bahkan, akibat bencana tersebut, keluarganya harus berpindah tempat tinggal hingga lima kali.
"Saya dulu waktu masih SD, kelas 5 SD, saya, orang tua saya susah payah ya, sudah pindah lima kali," kata Sumiati kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (18/8/2026).
Sumiati merupakan warga RT 2 RW 11 Desa Cindaga.
Ia menceritakan, longsor yang terjadi ketika itu berlangsung berulang kali. Dalam satu tahun, keluarganya bahkan sampai tiga kali berpindah tempat tinggal.
Baca juga: Trans Banyumas Terancam Berhenti, Ini yang Harus Dikorbankan Agar Terus Beroperasi
"Satu tahun itu tiga kali pindah. Ibaratnya kaya waktu bangun tidur sudah tiga meter longsor.
Sekali bangun tidur lagi, ngelihat ke belakang sudah empat sampai lima meter ke belakang," ujarnya.
Pengalaman tersebut membuat Sumiati mengaku mengalami trauma hingga sekarang.
Kekhawatirannya semakin besar karena saat ini dirinya sudah tidak memiliki lahan lain yang dapat digunakan berpindah rumah apabila longsor kembali terjadi.
"Pokoknya saya sudah trauma gitu. Sekarang sudah tidak punya tanah lagi mau buat pindah," katanya.
Karena itu, Sumiati berharap aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin sedot tidak lagi dilakukan di wilayah tersebut karena memperparah kondisi wilayah.
"Ya saya minta jangan ada lagi mesin sedot. Biasanya manual. Maksudnya jangan sampai saya pindah-pindah lagi gitu.
Sudah pada tidak punya lahan lagi soalnya," ujarnya.
Sumiati mengatakan rumahnya berada tidak jauh dari lokasi aktivitas penambangan.
Ia bahkan menunjukkan bagian belakang rumahnya yang sudah berdekatan dengan area yang mengalami perubahan kondisi tanah.
Selain persoalan penambangan menggunakan mesin sedot, Sumiati juga mengeluhkan kendaraan pengangkut pasir yang setiap hari melintas di sekitar permukiman warga.
Menurutnya, jumlah truk yang keluar masuk lokasi penambangan mencapai puluhan kendaraan setiap hari.
"Setiap hari lalu lalang, bahkan 50 truk setiap hari lalu lalang," katanya.
Menurut Sumiati, aktivitas tersebut mengganggu warga karena menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin terjadi, terutama ketika musim penghujan tiba.
"Ya mengganggu sekali, bising, berdebu, takutnya kan kita kena dampak.
Kan kalau hujan, ini belum belum hujan, kalau musim hujan takutnya longsor-longsor lagi," katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan warga lainnya, Sarmini. Ia mengaku pernah terdampak longsor hingga harus berpindah rumah sebanyak dua kali.
Pengalaman tersebut terjadi ketika dirinya masih duduk di bangku SMP dan kembali terjadi pada tahun 2.000.
"Saya pernah kedampak dua kali pindah rumah, Mas. Waktu SMP," kata Sarmini.
Ia kemudian menceritakan kejadian kedua yang berlangsung pada tahun 2000an.
Saat itu, jalan di sekitar wilayah tempat tinggalnya mengalami longsor hingga terputus.
Sarmini mengatakan hingga kini dirinya masih tinggal di kawasan tersebut, meskipun sempat berpindah rumah akibat longsor. Rumahnya kemudian dipindahkan ke bagian sebelah selatan dari lokasi sebelumnya.
Menurut Sarmini, kejadian longsor yang pernah dialaminya berkaitan dengan aktivitas pengangkutan pasir.
Sarmini menilai kondisi saat ini berbeda.
Aktivitas penambangan pasir kini menggunakan mesin sedot sehingga dirinya meminta kegiatan tersebut dihentikan.
"Tapi kalau sekarang pakai mesinnya tetap harus di-demo lah karena makin parah.
Suruh tutup saja, tutup lah," katanya.
Ia mengaku semakin khawatir karena aktivitas penambangan menggunakan mesin sedot dinilai dapat meningkatkan risiko longsor.
Sarmini juga menilai aktivitas penambangan menggunakan mesin sedot saat ini semakin merajalela.
"Aktivitasnya semakin merajalela," katanya.
Sarmini juga menyoroti kendaraan pengangkut pasir yang setiap hari keluar masuk kawasan tersebut.
Menurutnya, jumlah kendaraan mencapai puluhan unit dengan muatan yang dinilainya berlebihan.
"Sehari puluhan dan muatannya berlebihan," ujar Sarmini.
Ia mengatakan dampak aktivitas kendaraan tersebut dirasakan di sekitar permukiman warga. Menurutnya, terdapat banyak rumah warga, bahkan sekolah, yang mengalami keretakan dan longsor.
"Rumahnya warga banyak, puluhan, bahkan sekolah juga retak dan longsor.
Apalagi getarannya," katanya.
Warga lainnya, Tursihan, juga menyampaikan tuntutan agar mesin-mesin sedot yang digunakan dalam aktivitas
penambangan segera diangkat dari lokasi.
"Maunya kita ya diangkut itu mesinnya. Kalau tidak, nanti warga yang angkut paksa," kata Tursihan.
Tursihan juga menyoroti tenaga kerja yang digunakan dalam aktivitas penambangan.
Menurutnya, pekerja yang saat ini bekerja menggunakan mesin sedot bukan berasal dari warga lokal.
"Yang bekerja pendatang bukan orang sini, bukan pekerja penambang tradisional manual para pekerja lokal," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Cindaga, Dwi, menjelaskan Pemerintah Desa Cindaga telah melakukan sejumlah langkah menyikapi persoalan aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin sedot yang menjadi keluhan warga.
Menurut Dwi, pemerintah desa sebelumnya telah melakukan berbagai pertemuan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian persoalan tersebut.
"Sebenarnya sudah kami sudah melakukan langkah-langkah pertemuan-pertemuan. Ini kan sudah off. Dari kepolisian, dari ketua dewan kita kami hubungi.
Cuma mungkin mereka dari warga tidak percaya kalau mesin belum diangkat," kata Dwi.
Dwi menjelaskan, aktivitas di depo pasir tersebut untuk sementara sudah dihentikan.
Kondisi tersebut ditandai dengan tidak adanya lagi mesin yang beroperasi atau mengeluarkan suara di lokasi.
Menurut Dwi, penghentian sementara aktivitas tersebut dilakukan karena warga ingin memastikan seluruh mesin sedot yang berada di lokasi benar-benar diangkat dan tidak kembali digunakan.
Dwi mengatakan warga saat ini ingin memastikan mesin-mesin tersebut benar-benar diangkat dari lokasi.
Sebab, warga khawatir apabila mesin hanya dihentikan sementara tanpa diangkat, aktivitas penyedotan pasir akan kembali dilakukan.
"Memastikan mesin diangkat. Kalau mesin nggak diangkat, takutnya nanti ngambil lagi," kata Dwi.
Terkait pemasangan portal oleh warga, Dwi menjelaskan portal tersebut akan tetap dipertahankan selama mesin-mesin sedot belum diangkat dari lokasi.
Dwi mengatakan keputusan tersebut mengikuti keinginan masyarakat.
Warga menyampaikan portal akan dilepas apabila mesin-mesin sedot sudah diangkat.
"Kalau dari masyarakat menyampaikan, kalau mesin diangkat, portal dilepas. Asal mesin diangkat, portal dilepas," ujarnya.
Dengan demikian, selama mesin belum diangkat, portal yang dipasang warga akan tetap berada di lokasi.
Terkait komunikasi terakhir dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, ia mengatakan Pemerintah Desa Cindaga telah mendatangi pemerintah kabupaten pada Kamis untuk menyampaikan persoalan tersebut.
"Kami kebetulan hari Kamis kami ke kabupaten. Kami menyurati untuk dihentikan aktivitas dengan sedot," kata Dwi.
Menurut Dwi, langkah tersebut kemudian mendapat respons dari pihak DPRD, termasuk untuk diteruskan kepada dinas terkait.
"Terus Dewan langsung merespon untuk dinas terkait," ujarnya.
Penolakan warga terhadap aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin sedot tersebut kini masih berlanjut.
Warga menginginkan mesin-mesin sedot benar-benar diangkat dari lokasi. (jti)
