BANGKAPOS.COM, BANGKA  – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan pompanisasi sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga musim tanam padi ketiga di Desa Rias, Kecamatan Toboali tetap berjalan.

Langkah tersebut disiapkan menyusul keterbatasan air akibat kemarau dan perbaikan infrastruktur pengairan yang membuat aliran air ke lahan belum optimal. Di sisi lain, pemerintah mendorong percepatan perbaikan infrastruktur agar petani tidak terbebani tambahan biaya produksi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika, mengatakan fasilitas pompa sebenarnya telah tersedia dan dapat dimanfaatkan petani untuk membantu pengairan lahan.

Penggunaan pompa memungkinkan pengolahan lahan tetap dilakukan meski aliran air dari infrastruktur utama belum kembali normal. Namun, penerapan sistem tersebut bergantung pada kesediaan petani karena terdapat tambahan biaya operasional.

“Pompa sudah ada, fasilitas sarana sudah ada, tinggal masyarakatnya yang mau atau tidaknya dalam hal melakukan pengolahan menggunakan sistem pompanisasi,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (18/8/2026).

Risvandika menjelaskan pompanisasi menjadi pilihan paling cepat untuk mengatasi persoalan air yang dihadapi petani saat ini.

Meski demikian, penggunaan pompa pada lahan yang luas membutuhkan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operasional yang tidak sedikit. Petani juga harus menanggung biaya perawatan apabila terjadi kerusakan pada peralatan pompa.

Lahan yang saat ini terdampak persoalan pengairan diperkirakan mencapai 250 hingga 300 hektare.

Luasan tersebut seharusnya sudah memasuki proses pengolahan untuk musim tanam ketiga, tetapi keterbatasan air membuat jadwalnya mengalami penundaan.

Pemerintah khawatir keterlambatan tersebut membuat jadwal produksi bergeser hingga melewati akhir tahun.

“Pasti biaya BBM dan biaya dalam arti operasional, operasional dalam hal menggunakan daripada pompa tersebut. Jadwal tanam menjadi mengalami penundaan,” jelas Risvandika.

Karena itu, solusi jangka panjang yang diharapkan adalah percepatan penyelesaian perbaikan infrastruktur oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Infrastruktur yang kembali berfungsi optimal akan memungkinkan air dialirkan ke lahan tanpa ketergantungan terhadap pompa.

Kondisi tersebut juga dinilai lebih menguntungkan petani karena dapat mencegah kenaikan biaya produksi akibat penggunaan BBM dan operasional pompa.

“Tapi kami berharap, kami yakin dengan BWS mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat menyelesaikan infrastrukturnya, sehingga biaya produksi tanam padinya tidak bertambah,” sebutnya.

Risvandika menargetkan penanaman padi di Desa Rias dapat dilakukan pada awal Oktober apabila persoalan pengairan segera ditangani.

Target tersebut diharapkan masih memberikan waktu bagi petani untuk menyelesaikan proses produksi dan melakukan panen pada akhir 2026.

Pemerintah berharap hasil produksi tersebut tetap dapat masuk dalam data tanam dan produksi tanaman pangan tahun 2026.

“Awal Oktober itu bisa dilakukan penanaman dan insya Allah di akhir tahun 2026 ini produksi bisa panen, sehingga bisa masuk dalam data tanam produksi untuk tahun 2026,” kata Risvandika.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)