TRIBUNMATARAMAN.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat langkah percepatan untuk memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk siap digunakan sesuai target dimulainya ajaran baru pada 31 Agustus 2026.
Berbagai persiapan dilakukan secara terpadu, mulai dari penyelesaian pembangunan fisik, utilitas, sanitasi, hingga kesiapan layanan pendukung bagi para siswa.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat pemantauan dan koordinasi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Kamis (20/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mendorong seluruh jajaran terkait, penyedia jasa, dan pihak pendukung terus meningkatkan sinergi agar seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat disiapkan secara optimal.
Baca juga: Pengurus Baznas Sasar Potensi Rp 15 Miliar Zakat Profesi ASN Tulungagung, Baru 30 Persen yang Bayar
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Nganjuk, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Inspektur Kabupaten Nganjuk, Kepala BPKAD Nganjuk, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Nganjuk, Perwakilan Brantas Abipraya, Camat Gondang, serta undangan lainnya.
Kang Marhaen -sapaan Bupati- mengatakan, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 95 persen.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah optimistis penyelesaian pekerjaan dapat terus dikebut sehingga seluruh fasilitas utama dan pendukung siap dimanfaatkan ketika kegiatan belajar mengajar dimulai.
"Kita harus memiliki komitmen kuat. Pembangunan fisik ini dilaporkan sudah mencapai 95 persen. Namun, sisa 5 persen ini harus dilakukan segera agar saat anak-anak masuk sekolah, kondisinya benar-benar sudah 100 persen siap," katanya.
Percepatan juga diarahkan pada penataan utilitas kawasan, khususnya sistem sanitasi dan saluran pembuangan air.
Pemkab Nganjuk telah memetakan kebutuhan penanganan saluran sepanjang sekitar 200 meter.
Sebagai langkah cepat, Dinas PUPR diarahkan melakukan normalisasi saluran menggunakan alat berat milik Pemerintah Daerah agar sistem aliran air dapat berfungsi secara optimal.
Selain sanitasi, pengelolaan lingkungan sekolah turut menjadi perhatian.
Tempat penampungan sampah sementara (PPS) telah tersedia di kawasan Sekolah Rakyat dan selanjutnya akan diperkuat melalui koordinasi antara pengelola sekolah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah tetap terjaga sejak awal operasional.
Dari sisi keselamatan, kawasan Sekolah Rakyat juga dipersiapkan agar memenuhi standar Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Penyedia jasa akan melengkapi kawasan sekolah dengan rambu-rambu kebencanaan, termasuk penunjuk arah evakuasi dan titik kumpul, sehingga siswa maupun warga sekolah memiliki panduan yang jelas dalam menghadapi situasi darurat.
"Kesiapan sumber daya manusia juga telah menjadi bagian dari perencanaan Pemkab Nganjuk. Sambil menunggu dukungan tenaga kependidikan dari Kementerian Sosial yang dijadwalkan pada Oktober 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana tindak untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar selama masa awal operasional," terangnya.
Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan skema pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
Baca juga: 158 Jabatan Kepala Sekolah di Tulungagung Kosong, 49 Usulan Terkendala di Kemendikdasmen
Dukungan akan melibatkan Puskesmas terdekat dan tiga klinik swasta yang kooperatif, sementara RSUD Nganjuk dan RS Kertosono disiapkan sebagai fasilitas rujukan utama.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi para siswa yang nantinya tinggal di lingkungan asrama.
Kesiapan kesehatan juga diperkuat melalui skrining awal calon siswa. Hasil skrining menjadi dasar bagi Pemkab untuk menyiapkan langkah pendampingan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
"Dengan pendekatan tersebut, aspek kesehatan dapat menjadi bagian penting dari lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang siswa," paparnya.
Dari sisi administrasi dan legalitas, Pemkab Nganjuk terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses penataan status tanah untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
Proses tersebut dilakukan secara cermat agar seluruh aspek legalitas dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi keberlangsungan Sekolah Rakyat ke depan.
Pemkab Nganjuk juga menyiapkan berbagai skenario pendukung untuk memastikan kegiatan awal sekolah tetap berjalan dengan baik. Salah satunya melalui alternatif pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Pendopo Kabupaten Nganjuk apabila diperlukan.
Bupati Marhaen mengapresiasi dukungan BPKP Jawa Timur yang turut mengawal proses pembangunan dari sisi administrasi dan keuangan.
Ia juga meminta Manajemen Konstruksi (MK) terus menyajikan data perkembangan riil di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis Sekolah Rakyat dapat hadir sebagai fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi para siswa serta siap menyambut dimulainya tahun ajaran baru," tutupnya.
(Danendra Kusuma/TribunMataraman.com)
