Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Sekitar 90 persen pemerintahan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, masih dipimpin penjabat kepala desa hingga kini, Kamis (20/8/2026).

Kondisi tersebut mendapat perhatian DPRD setempat untuk mendorong Pemkab SBT segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses pemilihan kepala desa.

Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, mengatakan sebagian besar desa saat ini  dipimpin oleh penjabat yang ditunjuk Bupati Fachri Husni Alkatiri sejak kepemimpinannya. 

“Hampir sebagian besar, boleh saya katakan 90 persen dari pemerintahan desa itu dipimpin oleh pegawai-pegawai yang ditunjuk,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga perlu segera ditangani agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif.

Ia mengakui, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memanfaatkan tambahan ruang fiskal yang tersedia guna mendukung proses pemilihan kepala desa.

“Saya pikir Pak Bupati bisa mengambil langkah untuk bisa memfasilitasi proses pemilihan kepala desa,” katanya.

Baca juga: Polwan Polda Maluku Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Ambon Cegah Kekerasan hingga Bijak Bermedia Sosial

Baca juga: PSN Masela, MILH hingga Hilirisasi Bergerak, Hendrik: Maluku Tak Boleh Selamanya Jual Bahan Mentah

Aziz menilai, selain berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan penjabat kepala desa juga dinilai dapat menyulitkan proses pengawasan terhadap pemerintahan dan pengelolaan anggaran desa.

Sebagai contohnya, inspektorat SBT disebut kerap mengalami kendala ketika melakukan pengawasan karena pejabat yang ditunjuk memimpin desa tidak selalu berada di lokasi.

“Ketika Inspektorat turun, pegawai yang dipercayakan memimpin desa itu tidak ada di tempat. Itu mempersulit Inspektorat dalam melakukan proses pengawasan,” bebernya.

Menurut Abdul Aziz, kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat juga dinilai lebih memahami kondisi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.

“Supaya desa-desa itu merasakan mereka punya kepala keluarga sendiri yang memimpin desa mereka,” tuturnya.

Ia berharap pemilihan kepala desa dapat kembali menjadi agenda yang dibahas bersama antara Pemkab SBT dan DPRD.

“Dari kesekian problem, pada kesempatan ini saya sangat optimis untuk membicarakan pemilihan kepala desa,” tutupnya.(*)