TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Persoalan timbulan sampah di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian pemerintah seiring keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah dan meningkatnya kebutuhan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menilai pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi di tempat pemrosesan akhir.
Pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, perkantoran, sekolah, pasar hingga lingkungan masyarakat harus dilakukan sejak dari hulu.
Hal itu disampaikan Diaz saat mengisi kuliah umum di Convention Hall Universitas Andalas (Unand), Kamis (20/8/2026).
Menurut Diaz, tanpa pemilahan dari sumber, teknologi pengolahan sampah yang tersedia tidak akan bekerja secara maksimal.
"Pemilahan sampah dari hulu untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2029. Karena jika tidak dipilah, secanggih apa pun sistem kita saat ini tidak akan berfungsi maksimal," ujar Diaz.
Baca juga: SPBU Sumbar Disanksi Pertamina, Penyaluran Solar di 3 Lokasi Masih Dihentikan
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keterbatasan kapasitas penampungan menjadi salah satu persoalan yang harus segera diatasi.
Ia menyebut Kota Padang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 hingga 600 ton sampah. Bahkan, kapasitas tersebut turut digunakan untuk menangani sampah yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
"Kita belum bisa menampung seribu ton, Padang cuma hanya 500 ton sampai 600 ton, disuplai juga dari kabupaten dan kota lainnya," kata Mahyeldi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penambahan kapasitas penampungan. Pengurangan timbulan sampah dari sumber menjadi langkah yang harus dilakukan.
"Karena kita hanya mampu menampung sekitar 500 ton itu. Nah, maka oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi sampah, mengurangi timbulan sampah," ujarnya.
Baca juga: Antrean Solar di Padang Disorot, Ada Dugaan BBM Subsidi Mengalir ke Kapal
Mahyeldi mengatakan perubahan pola pengelolaan sampah mulai diterapkan di lingkungan pemerintahan.
Kantor-kantor pemerintah di tingkat provinsi didorong untuk tidak lagi sepenuhnya menyerahkan persoalan sampah kepada petugas kebersihan.
Sampah yang dihasilkan di lingkungan kantor diminta terlebih dahulu diselesaikan dan dikelola di masing-masing tempat.
"Di provinsi, kantor-kantor kita sudah kita tekankan, tidak boleh buang sampah keluar kantor, harus diselesaikan di kantor sendiri," katanya.
Menurutnya, kebiasaan tersebut juga perlu diterapkan di sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Pemerintah, kata Mahyeldi, perlu memberikan edukasi dan literasi agar masyarakat memahami bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari aktivitas sehari-hari.
Baca juga: Pertamina Soroti Dugaan Penyalahgunaan Biosolar di Sumbar, QR hingga Mobil Langsir
Salah satu sumber timbulan sampah yang menjadi perhatian Mahyeldi adalah pasar.
Ia menilai sebagian sampah pasar sebenarnya dapat dikurangi sebelum hasil pertanian dibawa ke pasar.
Mahyeldi mencontohkan hasil pertanian yang baru dipanen seharusnya sudah dibersihkan dan disortir sejak dari kebun. Dengan begitu, bagian yang tidak diperlukan tidak ikut dibawa ke pasar dan menjadi sampah.
"Yang terbanyak adalah sampah pasar. Nah kenapa sampah pasar? Karena memang apa yang dipetik di ladang itu yang dibawa ke pasar semuanya. Nah seharusnya mungkin harus dibersihkan di kebun terlebih dahulu sampai ke pasar sudah disortir," jelasnya.
Selain mengurangi sampah dari sektor pasar, pemerintah juga mendorong pengurangan penggunaan plastik.
Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat didaur ulang atau digunakan kembali, sementara sampah organik dapat diolah menjadi pupuk.
"Yang juga dari sampah yang ada, maka itu yang mungkin nanti kita bisa recycle, dan bisa kita re-use, kita gunakan, dan bisa nanti kita jadikan pupuk organik dan lain-lain," ujar Mahyeldi.
Baca juga: Penyerang Muda Timnas Mierza Firjatullah Gabung Semen Padang FC, Jadi Rekrutan Terakhir Kabau Sirah
Diaz mengatakan persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas tempat pengolahan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga berpotensi mencemari sumber air.
Ia mengingatkan bahwa manusia sejak peradaban awal banyak bergantung pada sungai sebagai sumber kehidupan. Namun, kondisi tersebut kini menghadapi ancaman pencemaran.
"Sejak peradaban tertua, manusia hidup di hilir sungai. Ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia terhadap air sangat tinggi. Namun, saat ini air banyak dicemari oleh sampah dan pada akhirnya dapat tercemar mikroplastik," katanya.
Persoalan sampah tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologis.
Diaz menilai upaya pengurangan emisi karbon harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Baca juga: Update Harga TBS Sawit Pasaman Barat Hari Ini, Simak Rincian Tiap Perusahaan
Perubahan kebiasaan seperti penggunaan transportasi umum secara lebih aktif menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mengurangi emisi.
"Pengurangan emisi karbon bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita semua dapat berkontribusi melalui kebiasaan sehari-hari, salah satunya dengan lebih aktif menggunakan kendaraan umum," jelasnya.
Unand Dorong Konsep Ekonomi dan Lingkungan Berjalan Bersama
Rektor Unand Efa Yonnedi mengatakan persoalan lingkungan tidak semestinya diposisikan sebagai penghambat pembangunan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui pendekatan ekonomi lingkungan.
"Tata kelola lingkungan tidak boleh kontradiktif dengan pembangunan ekonomi, tetapi harus berjalan bersama. Menurut kami, pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan ekonomi lingkungan untuk memastikan pembangunan dan ekonomi berjalan secara seimbang," kata Efa.
Baca juga: Penyerang Muda Timnas Mierza Firjatullah Gabung Semen Padang FC, Jadi Rekrutan Terakhir Kabau Sirah
Unand juga menargetkan penerapan konsep zero waste di lingkungan kampus. Selain itu, kampus tersebut melakukan berbagai kolaborasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan.
Dalam upaya pemulihan kawasan terdampak bencana, Unand juga melakukan penanaman kembali 3.800 bibit pohon di sejumlah wilayah terdampak.
"Unand juga aktif menghijaukan kembali daerah-daerah pascabencana. Baru-baru ini kita melakukan penanaman 3.800 bibit pohon di daerah terdampak bencana," ungkapnya.
Persoalan timbulan sampah di Sumbar pada akhirnya tidak hanya membutuhkan penambahan kapasitas pengelolaan, tetapi juga perubahan pola dari hulu.
Pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali hingga pengolahan sampah menjadi langkah yang dinilai penting untuk menekan beban lingkungan dan tempat pemrosesan akhir. (*)
