TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bertemu dan berdialog dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta petani se-Banyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait infrastruktur pengairan. Salah satunya disampaikan Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Ia meminta pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan saluran irigasi yang dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan air, terutama ketika Banyuwangi menghadapi musim kemarau panjang.
"Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," ujar Dianto.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
Baca juga: Selundupkan Sabu-sabu untuk Suami di Lapas Banyuwangi, Perempuan Ini Sembunyikan di Area Vital
Persoalan lain disampaikan Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho. Ia mengusulkan normalisasi saluran irigasi tingkat sekunder karena sedimentasi lumpur yang menumpuk dinilai menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Petani juga berharap pembangunan maupun perbaikan saluran air pertanian tidak hanya mengandalkan kontraktor. Mereka mengusulkan agar pekerjaan tertentu dapat dilakukan melalui sistem swakelola masyarakat atau padat karya.
"Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasu dari pemerintah harus diswakelolakakan pak," ucap Tain, perwakilan HIPPA asal Tegalsari.
Sementara itu, petani asal Muncar, Hariyadi, meminta pemerintah segera merealisasikan perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung. Perbaikan jaringan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pengairan lahan pertanian.
Baca juga: Menko Zulhas Pilih Mantan Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo Jadi Tenaga Ahli
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Zulhas meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera menyusun surat resmi berisi usulan perbaikan infrastruktur pertanian untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Surat tersebut juga diminta ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar persoalan yang disampaikan petani dapat segera ditindaklanjuti.
"Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya," tegas Zulhas.
Menurut Zulhas, perhatian terhadap infrastruktur irigasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar petani tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas pertanian.
Karena itu, ketika terdapat jaringan irigasi yang rusak, pemerintah diminta bergerak cepat untuk melakukan perbaikan.
Baca juga: Bertemu Nelayan di Banyuwangi, Menko Zulhas Upayakan Kepastian Harga Ikan
Selain persoalan irigasi, Zulhas juga menyampaikan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia mengatakan pemerintah berkomitmen tidak lagi melakukan impor beras. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi petani Indonesia untuk memperoleh manfaat dari produksi pangan dalam negeri.
Penguatan sektor pertanian juga akan didukung melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih mulai akhir September mendatang.
Koperasi tersebut nantinya diarahkan untuk membantu mengamankan harga gabah minimal Rp6.500. Selain itu, koperasi akan berperan dalam penyaluran bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.
Zulhas menekankan bahwa kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia," kata Zulhas.
