Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap pejabat dan perusahaan Kuba, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Jumat (21/8/2026).
Sembilan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, logam, dan bangunan milik negara, Kementerian Konstruksi, serta para pejabat yang terkait dengan sebuah lembaga internasional berbasis di Kuba masuk dalam daftar gelombang sanksi ekonomi terbaru tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Rubio menuduh berbagai tokoh "mengangkut brigade baru simpatisan internasional ke Havana untuk menjalin jaringan dengan pejabat rezim" bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-100 mendiang mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro.
Kuba mengecam seluruh sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump. Rubio menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang menjadi sasaran sanksi tersebut merupakan bagian dari alasan keberadaan rezim untuk mengekspor Marxisme, kebencian rasial, dan kekerasan Komunis ke seluruh dunia.
”Penetapan hari ini memperjelas bahwa Pemerintahan Trump tidak akan mentolerir upaya rezim Kuba untuk mendanai penindasannya atau melanjutkan kampanye subversif anti-Amerika yang telah berlangsung selama beberapa dekade,” tambahnya, dikutip dari BBC.
Kepemimpinan Institut Persahabatan Kuba dengan Rakyat (ICAP) menjadi salah satu sasaran utama dalam putaran sanksi terbaru AS. Sejak didirikan pada 1960 oleh Castro, ICAP secara tradisional digunakan pemerintah Kuba untuk membina hubungan dengan organisasi-organisasi dunia yang memiliki pandangan serupa.
Cara ini dilakukan dengan menjadi tuan rumah bagi kelompok aktivis yang berkunjung, sekaligus mempromosikan kampanye pro-pemerintah Kuba di negara mereka masing-masing.
Namun, Marco Rubio menuduh ICAP 'menyesatkan' dan merugikan warga Amerika dengan kebohongan, taktik spionase, dan pelanggaran hukum. Di antara mereka yang menjadi target adalah Presiden ICAP Fernando Gonzalez Llort, anggota jaringan mata-mata yang disebut Cuban Five. Anggota kelompok tersebut dulunya merupakan bagian dari pertukaran tahanan selama masa pemulihan hubungan dengan Havana pada era Presiden Obama.
Saat ini, tokoh-tokoh senior Havana di sektor energi, keuangan, dan pertahanan telah lebih dulu dikenai sanksi oleh AS. Industri pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah Kuba pun anjlok drastis.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, mengecam pengumuman Rubio. Melalui unggahan di platform X, ia menulis bahwa Rubio mencoba "menghukum" perusahaan-perusahaan Kuba dan semakin "merusak" perekonomian negara tersebut. Rodríguez menambahkan, tindakan AS akan menghalangi pemerintah Kuba dalam menjamin layanan dasar bagi penduduk yang sudah berada dalam situasi kritis akibat blokade.
AS sendiri telah memberlakukan pemblokiran pasokan minyak yang efektif terhadap Kuba sejak awal tahun. Dengan infrastruktur listrik pulau yang sudah tua dan sangat bergantung pada impor bahan bakar, rumah sakit terpaksa mengandalkan generator darurat.
Akibat krisis tersebut, terjadi pemadaman listrik berkepanjangan hingga memicu gelombang protes warga di Kuba—wilayah di mana perbedaan pendapat publik biasanya diancam dengan hukuman penjara yang lama.
