TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah berencana membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi warga dengan desil 9 dan 10. Sebab mereka dinilai mampu secara ekonomi sehingga diimbau untuk membeli BBM nonsubsidi.
Warga Kulon Progo turut merespons rencana tersebut. Rahman, warga Kapanewon Wates misalnya, menilai kebijakan itu bisa disetujui namun bisa juga tidak disetujui.
"Setuju dengan catatan yang masuk desil 9 dan 10 benar-benar masyarakat dengan ekonomi sejahtera, penghasilan besar, seperti pejabat tinggi, selebriti," katanya pada Jumat (21/08/2026).
Namun Rahman tidak setuju jika untuk menentukan desil 9 dan 10 masih kurang tepat. Misalnya warga yang harusnya masuk desil di bawah itu yaitu dari 1 sampai 8, justru masuk ke desil 9 dan 10.
Sebab saat ini ramai jadi pembicaraan publik terkait status desil mereka. Ada yang seharusnya masuk desil bawah justru naik ke desil atas setelah dilakukan pengecekan.
"Jadi basis datanya harus benar-benar akurat dulu, misalnya lewat survei mendalam, tidak sekadar wawancara," jelas Rahman.
Itu sebabnya, ia menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi harus dikaji ulang. Ia tak mempermasalahkan jika data desil sudah akurat sesuai kondisi di lapangan.
Yanti, warga Kapanewon Pengasih langsung menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, ia menilai data desil yang ada belum sepenuhnya akurat.
"Data ekonomi saat ini diragukan, harus dibenahi dulu karena banyak warga yang sebenarnya kurang mampu justru masuk desil mampu," katanya.
Yanti sendiri menilai pembatasan BBM bersubsidi bukanlah langkah yang tepat dalam mengurangi beban anggaran negara. Menurutnya ada cara lain yang bisa menekan penggunaan BBM di masyarakat, terutama yang bersubsidi.
Seperti mengoptimalkan transportasi publik yang terjangkau secara harga dan jaringannya. Selain mengurangi penggunaan BBM, penggunaan kendaraan pribadi pun bisa ditekan.
"Perlu diperbanyak lagi bus umum, angkot, dan angkudes seperti dulu," ujar Yanti.(alx)
