TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Masyarakat adat Papua menggelar pertemuan akbar di Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema Heyul Pele Koranu Fyak (temu akbar) ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari 20 sub-suku di Raja Ampat, Moi, hingga suku Nusantara.

Direktur Institut Unggul Sinergi Byak Abdi (USBA), Charles Imbir, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Yayasan USBA dan Greenpeace Indonesia yang berlangsung selama tiga hari.

"Pertemuan ini diikuti sedikitnya 20 sub suku di Raja Ampat, masyarakat adat Nusantara dan delegasi internasional dari Amazon, Kamerun, serta adat Malaysia," ujar Charles kepada TribunSorong.com di Kampung Arborek.

Baca juga: Setahun Kampanye SaveRajaAmpat: Greenpeace Indonesia Ungkap Ada 3 Perusahaan Proses Izin Tambang

Diketahui, 20 sub-suku yang hadir di antaranya Ambel, Langanyan, Wawiyai, Kawe, Batta, Tepin, Fiawat, Parajau, Butli, Moi Maya, Saworof, Howoloh, Kahmuna, Matlow, dan Matbat.

Tak hanya itu, terdapat sub-suku lain yang ikut terlibat, yakni Wardo, USBA, Umkai, Betew, dan Kafdarun di Kabupaten Raja Ampat. Sub-suku di Raja Ampat ini mendiami Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Misool.

Charles menjelaskan, pembangunan saat ini di Raja Ampat menggusur hutan, laut, dan tanah masyarakat adat setempat. Pembangunan tersebut juga memperburuk hubungan kekerabatan sosial di Raja Ampat.

"Ada warga yang dibunuh karena menjaga hutan Batanta. Kita tahu Raja Ampat sudah diperjuangkan cukup lama. Kejadian 20 tahun lalu, jangan terulang di tempat ini," jelasnya.

"Kita berkumpul untuk menghormati orang yang sudah berjuang menjaga alam."

Pihaknya berharap, melalui pertemuan ini dapat dihasilkan satu rekomendasi yang bisa menyelamatkan pulau-pulau di Raja Ampat.

Baca juga: Ditolak Masuk Wilayah Hak Ulayat Suku Kawei Raja Ampat soal Tambang Nikel, Ini Respons Greenpeace

Sementara itu, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat adat Raja Ampat.

"Ruang ini juga sekaligus membangun dan memperkuat solidaritas masyarakat adat di Raja Ampat, agar mempertahankan wilayah adat," ujar Kiki kepada TribunSorong.com.

Secara historis, temu akbar ini bermula dari gerakan #SaveRajaAmpat yang digelar sekitar tahun lalu di daerah ini. Dampak dari gerakan tersebut adalah dicabutnya empat izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah pusat.

"Raja Ampat saat ini menghadapi ancaman pertambangan, terutama pertambangan nikel, serta batu bara yang akan merusak tanah, laut dan hutan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: AMAN Sorong dan Greenpeace Kecam Sikap Pemerintah Beri Izin Operasi ke PT Gag Nikel Raja Ampat

Tantangan lainnya adalah maraknya illegal fishing menggunakan bom di wilayah Raja Ampat.

"Dalam laporan kami, Raja Ampat belum sepenuhnya aman dari tambang, masih ada tiga izin konsesi baru yang masuk," jelasnya.

Kiki berharap pertemuan masyarakat adat Raja Ampat ini bisa melahirkan komitmen untuk memproteksi dan menjaga wilayah adat Raja Ampat. (tribunsorong.com/safwan)