SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Ratusan sarana pendidikan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilaporkan berada dalam kondisi memprihatinkan akibat kerusakan bangunan.
Sebagian besar sarana belajar mengajar tersebut mengalami pelapukan hingga kerusakan parah pada area atap ruang kelas.
Kondisi ini menuntut penanganan mendesak demi menjamin keselamatan serta kenyamanan para siswa selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Baca juga: Gus Barra Beri Bantuan untuk Perbaikan Sekolah Rusak di Trowulan Kabupaten Mojokerto
Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten Mojokerto, Amzar Azhari Siregar, mengonfirmasi bahwa berdasarkan inventarisasi data dan peninjauan langsung, tercatat ada 498 fasilitas sekolah yang bermasalah.
Kategori kerusakan bangunan terentang mulai dari tingkat ringan, sedang, hingga kerusakan fisik skala berat.
Laporan resmi yang masuk ke meja dinas didominasi oleh kerapuhan struktur penutup bangunan di atas ruangan.
"Mayoritas laporan yang kami terima kerusakan gedung sekolah pada atap, sehingga termasuk kategori rusak berat," ujar Amzar, Jumat (21/8/2026).
Di sisi lain, Kabid Sarana dan Prasarana Pendidikan (Sarpras) Dispendik Kabupaten Mojokerto, Indi Ilmiyah, menegaskan pihaknya telah menyusun skema pemetaan perbaikan berbasis tingkat keparahan.
Meskipun pengajuan pembenahan diajukan secara menyeluruh, persetujuan anggaran harus dilakukan secara bergelombang karena adanya pembatasan kuota kuota rehabilitasi dari pusat.
Dampak keterbatasan kuota tersebut membuat baru lima lembaga pendidikan kategori rusak berat yang beruntung dieksekusi pembenahannya saat ini.
"Perbaikan sekolah termasuk SDN Pandankrajan 1 (Kemlagi), kerusakan atap ruangan kelas yang sudah masuk usulan rehabilitasi," ungkap Indi.
Baca juga: Sekolah Rusak SDN Kupang 4 di Jabon Sidoarjo Segera Dibantu Dana Darurat dan Program MBG
Gedung-gedung sekolah sisanya harus bersabar menunggu giliran pengucuran dana bantuan perbaikan tahap II yang diproyeksikan baru bergulir pada tahun 2027 mendatang.
Program pembenahan fasilitas publik ini nantinya ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lewat skema Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Rincian usulan fisik tersebut mencakup 124 bangunan PAUD/TK, 286 sekolah dasar (SD), 87 sekolah menengah pertama (SMP), serta 1 unit Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Kebutuhan dana untuk menuntaskan perbaikan ratusan fasilitas pendidikan di bumi Majapahit ini diperkirakan menembus angka Rp 165 miliar.
"Berdasarkan data yang mengalami kerusakan berat sekitar 20 persen terutama pada gedung sekolah," pungkasnya.
