TRIBUNKALTIM.CO - Sorotan mengenai pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara terus bergulir.
Anggaran ini mencuat usai diunggah akun Instagram Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Kamis (20/8/2026) dan terverifikasi di situs resmi pengadaan pemerintah.
Berdasarkan penelusuran di portal Data Indonesia Procurement (INAPROC), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memang mengadakan paket "Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026".
Status paket tersebut masih 'On Process' pada tahap kontrak dengan metode e-purchasing (e-katalog) tanpa tender.
Baca juga: Respons Istana soal Bendera Raksasa Wajah Prabowo Berkibar saat HUT ke-81 RI
Penyedia yang dipilih adalah perusahaan Indoglobal Multi Karya.
Sebelumnya, ICW menyindir temuan ini melalui caption pedas.
"Kalau beli merpati dengan duit segitu, kira-kira merpatinya spek apa dan buat ngapain ya warga? Mimin cuma tau merpati yang bentuknya amplop," tulisnya.
Tak hanya merpati, belanja suvenir untuk acara yang sama juga menyita perhatian.
Terdapat tiga paket pengadaan suvenir oleh Kemensesneg, yakni:
Jika dijumlahkan, total anggaran pengadaan suvenir mencapai Rp21.767.100.000 atau sekitar Rp21,7 miliar.
Menanggapi kritik tersebut, Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, memberikan klarifikasi.
Pria yang merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Master of International Relations dari Monash University Australia ini menilai belanja ratusan juta untuk merpati wajar lantaran acara di Istana berskala nasional.
"Sebetulnya kita harus lihat skalanya ya nasional. Kita bisa nggak membandingkan sebuah program atau kegiatan yang skala nasional dengan ukuran yang pribadi atau lebih kecil, kan tidak bisa juga," katanya dikutip dari program ROSI Kompas TV, Jumat (21/8/2026).
Fahd, yang pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya KSP, CEO media, dan Komisaris Independen PT Telkom Akses, menekankan bahwa perayaan kemerdekaan di Istana memiliki dimensi internasional.
"Di sana kan ketika kita bicara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, bukan hanya punya dimensi nasional tetapi juga dimensi internasional sebagai national dignity (martabat nasional) kepada dunia internasional di mana Indonesia negara yang berdaulat dan punya pride untuk merayakan sesuatu," jelasnya.
Karena itulah, Fahd menolak jika pengadaan ini dinilai semata-mata dari sisi efisiensi anggaran.
"Jadi kita tidak bisa menilai ini (pembelian burung merpati) sebagai efisien atau tidak efisien.
Efisiensi itu adalah terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan tumpang tindih misalnya," katanya.
Sebagai informasi, ICW merupakan organisasi masyarakat sipil independen yang berdiri pada 21 Juni 1998 dan bergerak dalam pemantauan korupsi, riset, advokasi kebijakan, pendidikan antikorupsi, serta penguatan partisipasi publik.
Sejak awal berdiri di era Reformasi, ICW mengambil peran sebagai kelompok masyarakat sipil yang mengawasi penyelenggaraan negara dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.
Sementara itu, Data INAPROC merupakan portal pengadaan skala nasional resmi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengintegrasikan sistem informasi dan manajemen akun terpusat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Adapun data di dalamnya mencakup profil pengadaan, nama penyedia, hingga e-katalog.
Situs ini dikembangkan oleh LKPP yang bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Informasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Baca juga: Doa Nasaruddin Umar di Istana Merdeka: Kabulkan Doa Pemimpin, Dampaknya untuk Seluruh Rakyat
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
