Banyuwangi (ANTARA) - Kementerian Sosial RI memilih Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai daerah percontohan program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE) setelah sukses menjadi pilot project digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menyampaikan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi percontohan program PPSE tidak lepas dari keberhasilan kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kami uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan dan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini," katanya dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Sabtu.

Andy menjelaskan, program ini akan mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan graduasi dari bansos.

Menurut dia, PPSE merupakan program pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu maupun kelompok, dan program ini dilakukan melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Sasaran programnya, lanjut Andy, mencakup KPM penerima PKH, sembako serta orang tua siswa Sekolah Rakyat. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau sembako minimal selama satu tahun.

KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapat prioritas karena program diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Selain itu, program juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Andy memaparkan, berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, terdapat dua aspek utama yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, yakni aspek sektoral dan manajerial.

Dari sisi sektoral, katanya, pemberdayaan di bidang pertanian serta penciptaan lapangan kerja formal menjadi faktor penting, karena bansos tetap penting bagi masyarakat rentan, namun pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

"Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan," katanya.

Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi faktor yang sangat penting, dan Banyuwangi sendiri sudah biasa menggunakan data dalam penanganan kemiskinan.

"Ketepatan data menjadi faktor dominan, penguatan intervensi berbasis data seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan," kata Andy.

Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos.

"Ini menjadi 'PR' bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat, kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos, namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat," kata Ipuk.