Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar
TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA - Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat koordinasi penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Kabupaten Ngada.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat yang dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena di Bajawa, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Ngada Raymundus Bena melaporkan dampak gempa dirasakan di seluruh 12 kecamatan di Kabupaten Ngada.
Kecamatan Riung menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah. Meski demikian, kerusakan dan dampak bencana juga tersebar di sejumlah wilayah lainnya.
Baca juga: Uskup Maumere Minta Umat Waspadai Gempa Susulan, Perkuat Persaudaraan dan Iman
Bupati menjelaskan, gangguan listrik dan jaringan komunikasi sempat terjadi selama kurang lebih tiga hari setelah gempa. Kondisi tersebut mulai berangsur normal pada hari keempat sehingga koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali diperkuat.
Pemerintah Kabupaten Ngada telah mendirikan sejumlah posko tanggap darurat dan titik pengungsian untuk membantu masyarakat terdampak. Di sejumlah desa, masyarakat juga secara mandiri membangun posko untuk mengantisipasi gempa susulan.
Selain kerusakan rumah warga, Bupati Ngada turut melaporkan kerusakan pada rumah adat yang memiliki nilai budaya dan sosial penting bagi masyarakat Ngada.
Menurutnya, penanganan rumah adat membutuhkan perhatian khusus karena proses pemulihannya tidak dapat dilakukan secara sederhana.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa seluruh penanganan bencana harus berlandaskan data yang akurat dan kondisi riil di lapangan.
"Satu-satunya cara kita meyakinkan pemerintah pusat adalah dengan data yang akurat dan riil," tegas Melki.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ngada dalam merespons situasi darurat. Namun, Melki meminta agar bantuan pemerintah dan berbagai pihak dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak, terutama mereka yang berada di wilayah sulit dijangkau.
Untuk kebutuhan pangan, khususnya beras, Melki memastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan beras selama masa tanggap darurat.
Bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau atau belum menerima bantuan, pemerintah menyiapkan mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok melalui toko-toko sembako setempat.
Masyarakat dapat mengambil kebutuhan pokok terlebih dahulu di toko setempat, sementara pembayaran akan dilakukan pemerintah paling lambat dalam waktu dua hari.
Di bidang kesehatan, Gubernur meminta pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat terdampak.
Warga yang membutuhkan penanganan medis harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Apabila fasilitas kesehatan di Riung maupun wilayah sekitarnya tidak mampu menangani kondisi tertentu, pemerintah akan menyiapkan alternatif evakuasi medis menggunakan helikopter ke Labuan Bajo.
"Untuk urusan kesehatan, tolong dicek dan dibawa ke rumah sakit. Kita harus terus memantau kesehatan masyarakat," tegasnya.
Sementara terkait kerusakan rumah, Melki menekankan pentingnya pendataan secara menyeluruh sebagai dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Perbaikan rumah akan dilakukan setelah kondisi gempa dan masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Untuk rumah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, pemerintah daerah didorong mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) melalui Kementerian Perumahan.
Gubernur secara khusus meminta perhatian terhadap Kecamatan Riung yang mengalami kerusakan cukup parah. Kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut harus diidentifikasi secara menyeluruh sebagai dasar pembangunan dan penataan kembali wilayah terdampak.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, Melki meminta Pemkab Ngada segera mengalokasikan APBD untuk penanganan bencana.
Anggaran daerah tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi apabila tidak seluruh usulan bantuan kepada pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Ketua DPRD Ngada Romi Juji, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten bersama DPRD, TNI-Polri, serta seluruh perangkat daerah agar penanganan masyarakat terdampak gempa dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (cha)
