Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pihak pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh membantah pernyataan KONI Aceh yang menyatakan jika Pengurus Pusat PBVSI menyetujui pengambilalihan pelaksanaan PRAPORA.

Dalam keterangan tertulis kepada awak media, PBVSI Aceh menyatakan, setelah pihaknya melakukan konfirmasi kepada pengurus pusat, pernyataan KONI Aceh tidak sepenuhnya benar.

Ketua PBVSI Aceh, Mawardi Ali menyampaikan, bahwa  Pengurus Pusat PBVSI mengakui kegiatan prapora itu merupakan kewenangan KONI Aceh, tapi penyelenggaraan di lapangan merupakan Kompetensi Pengprov PBVSI Aceh. 

“PBVSI selaku cabor bolavoli yang resmi, yang paham dan yang mengerti regulasi serta teknis pelaksanaan pertandingan bolavoli di lapangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, pengorganisasian teknis dan petugas perangkat pertandingan pada pelaksanaan kegiatan Prapora harus resmi ditunjuk /direkomendasikan penugasannya oleh Ketua Umum PBVSI Aceh.

Baca juga: Alja Yusnadi Terpilih Sebagai Ketua PBVSI Aceh Selatan Periode 2026-2030

Selain, sesuai dengan Undang – Undang No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan diantaranya ayat (2)  menyatakan penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pihak BPVSI Aceh menjelaskan, bahwa mulai dari pengurus provinsi , pengurus kabupaten / kota sampai pengurus klub-klub mayoritas masih kompak dalam satu komando yang dipimpin oleh Mawardi Ali.

Mereka juga menyatakan jika Musa Bintang sudah diberhentikan secara tidak hormat dari pengurus dan anggota karena membawa nama PBVSI Aceh.(*)