Pertama, dukungan masyarakat Sumatera Barat untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir.
Bantuan rendang yang dikumpulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini mencapai 2 ton 20 kilogram.
Kedua, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang melaksanakan kegiatan patroli malam atau Blue Light Patrol dalam rangka mengantisipasi aksi balap liar serta memantau daerah yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan dimulai sekitar pukul 21.30 WIB hingga selesai dengan melibatkan personel Satlantas Polres Padang Panjang, yakni Bripka Dodi dan Briptu Haris.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan secara resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan penting terkait arah kebijakan keuangan daerah tersebut disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Solok Selatan.
Baca selengkapnya berikut ini:
Dukungan masyarakat Sumatera Barat untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir.
Bantuan rendang yang dikumpulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini mencapai 2 ton 20 kilogram.
Bantuan tersebut hari ini diberangkatkan dari Sumbar dan ditargetkan tiba di NTT pada Senin (24/8/2026).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat, Edral Pratama, mengatakan bantuan rendang itu nantinya diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi kepada pemerintah NTT.
"Insyaallah sampai di NTT tanggal 24 Agustus 2026. Untuk penyaluran bantuan ini diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur di posko penerima bantuan di Bandara Labuan Bajo," kata Edral saat diwawancarai TribunPadang.com di Kantor BPBD Sumbar, Minggu (23/8/2026).
Baca juga: Bantuan 2,02 Ton Rendang untuk Korban Gempa NTT Dikirim Pemprov Sumbar Hari Ini
Menurut Edral, Gubernur Mahyeldi dijadwalkan menyerahkan bantuan tersebut kepada pemerintah NTT pada Selasa (25/8/2026).
Dari Labuan Bajo, bantuan selanjutnya akan disalurkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak gempa.
"Insyaallah Gubernur dari Makassar menyerahkan bantuan tanggal 25 Agustus kepada pemerintah NTT untuk mereka bagikan langsung ke masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Sumbar Kumpulkan 2,02 Ton Rendang untuk Korban Gempa NTT
Jumlah rendang yang berhasil dikumpulkan ternyata jauh melampaui target awal Pemprov Sumbar.
Pengumpulan dilakukan sejak 18 Agustus 2026. Awalnya, bantuan yang ditargetkan hanya sekitar 1,3 ton.
Namun, hingga Minggu (23/8/2026), jumlah rendang yang terkumpul mencapai 2 ton 20 kilogram.
"Awalnya rendang ini kita target 1,3 ton, tapi alhamdulillah terkumpul 2 ton 20 kilogram," kata Edral.
Baca juga: Hadiri Malam Puncak HUT ke-81 RI di Pauh, Wako Fadly Amran Minta Warga Padang Waspada Bencana Banjir
Bantuan tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, masyarakat, BUMD, BUMN hingga Forkopimda.
Jenis rendang yang dikumpulkan juga beragam, meski sebagian besar merupakan rendang daging sapi.
"Sementara jenis rendang ini didominasi oleh rendang daging sapi dan sebagian ayam," jelasnya.
Edral mengatakan bantuan yang sudah terkumpul akan mulai dikirim dari Sumbar pada Minggu siang.
Pihak BPBD Sumbar dijadwalkan membawa bantuan tersebut ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) untuk kemudian diserahkan ke gudang Maskapai Garuda.
"Pada pukul 12 nanti siang, insyaallah kita akan ke BIM untuk mengantarkan rendang bantuan untuk NTT ini ke gudang Maskapai Garuda," ujarnya.
Meski pengiriman dilakukan, Edral menyebut masih ada bantuan rendang yang masuk hingga Minggu.
Karena itu, jumlah total bantuan berpotensi kembali bertambah.
Baca juga: BPBD Imbau Warga dan Wisatawan Waspadai Gelombang Tinggi di Pantai Padang
Untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai rencana, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar bersama sejumlah pejabat dan staf turut mendampingi proses distribusi.
Rombongan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Asisten I, Kepala Biro Adpim dan Kepala Biro Umum.
Edral berharap bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumbar, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan warga NTT yang tengah menghadapi dampak gempa.
"Kita berharap dengan bantuan kita ini dapat membantu meringankan beban masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa bumi," katanya.
Pemprov Sumbar juga berharap proses pemulihan pascabencana di NTT dapat segera berjalan sehingga kehidupan masyarakat dan infrastruktur yang terdampak gempa bisa kembali pulih.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang melaksanakan kegiatan patroli malam atau Blue Light Patrol dalam rangka mengantisipasi aksi balap liar serta memantau daerah yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan dimulai sekitar pukul 21.30 WIB hingga selesai dengan melibatkan personel Satlantas Polres Padang Panjang, yakni Bripka Dodi dan Briptu Haris.
Patroli menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan pemantauan, di antaranya Simpang PDAM dan Simpang Karya.
Kehadiran personel di lokasi bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balap liar sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
Baca juga: BPBD Imbau Warga dan Wisatawan Waspadai Gelombang Tinggi di Pantai Padang
Selain melakukan pemantauan arus lalu lintas, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.
Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot, mengatakan kegiatan Blue Light Patrol merupakan salah satu upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, khususnya pada malam hari.
“Patroli malam ini merupakan langkah preventif untuk mencegah aksi balap liar serta mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan. Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna jalan, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas,” ujar AKP Pifzen Finot.
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat tercipta Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Padang Panjang serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang beraktivitas maupun berkendara pada malam hari.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Padang Panjang terpantau aman, tertib dan kondusif.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan secara resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan penting terkait arah kebijakan keuangan daerah tersebut disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Solok Selatan.
Keputusan bersama ini menjadi angin segar bagi kelanjutan pembangunan di Solok Selatan, mengingat dokumen KUA-PPAS tersebut akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Baca juga: Jelang Liga 2, Semen Padang Kenalkan 35 Pemain di Jakarta
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara jajaran pimpinan daerah dan pimpinan legislatif menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembahasan intensif yang dilakukan oleh tim anggaran.
Langkah ini menegaskan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal alokasi dana agar lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, menyampaikan bahwa perubahan anggaran ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penambahan, pengurangan, hingga pergeseran pada pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
Ia menjelaskan bahwa seluruh penyesuaian pos keuangan tersebut telah dirumuskan secara matang melalui dinamika diskusi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026 sudah sesuai dengan prinsip penganggaran yang berimbang atau balance," tegas Yulian Efi dilansir resmi Minggu (23/8/2026).
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kestabilan fiskal agar setiap program pembangunan yang dicanangkan dapat terealisasi tanpa mengganggu ketahanan keuangan daerah.
Rincian struktur perubahan APBD 2026 yang disepakati menunjukkan angka pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 800,38 miliar.
Sementara itu, pos belanja daerah ditetapkan berada pada angka Rp 847,43 miliar, yang mengakibatkan timbulnya devisit atau selisih anggaran.
Untuk mengatasi selisih belanja tersebut, pihak Pemkab dan DPRD Solok Selatan menyepakati penggunaan nilai pembiayaan daerah sebesar Rp 47,04 miliar guna menutupi defisit secara tepat.
Baca juga: Perkuat Wisata Kapalo Banda Taram, UNP Gelar Pelatihan Konten Kreatif
Yulian Efi menambahkan, jajaran Pemkab Solok Selatan menaruh harapan besar agar kesepakatan fiskal ini dapat mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Menurutnya, pemanfaatan anggaran difokuskan pada pemenuhan skala prioritas, efisiensi, serta nilai ekonomis yang berorientasi pada azas kepatutan, kewajaran, dan manfaat nyata bagi publik.
Meski demikian, pihak pemerintah daerah tidak memungkiri bahwa belum seluruh aspirasi maupun tuntutan warga dapat terakomodasi dalam perubahan anggaran kali ini.
Terbatasnya kapasitas kemampuan keuangan daerah menjadi kendala utama yang mengharuskan pemerintah bersikap realistis dalam menetapkan skala prioritas program.
Pemerintah berjanji akan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada agar program-program berdampak langsung dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Solok Selatan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, mengapresiasi kerja keras Banggar DPRD dan TAPD yang telah merampungkan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 secara kooperatif.
Pihak legislatif memberikan penekanan khusus kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menyimpang dari dokumen acuan yang telah disepakati bersama.
"Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026," ujar Martius menegaskan.
Ia mewanti-wanti agar seluruh OPD konsisten dan disiplin, terutama dalam menetapkan target kinerja program serta kegiatan di masing-masing dinas.
Prosesi Rapat Paripurna tersebut diakhiri secara khidmat dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 oleh Bupati Solok Selatan bersama Pimpinan DPRD Solok Selatan.
