TRIBUNJAMBI.COM – Pemerintah Serikat Amerika Serikat (AS) bersiap mengumumkan paket sanksi baru terhadap Republik Islam Iran yang diklaim sebagai langkah isolasi finansial terbesar sepanjang sejarah.
Sanksi ini dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Teheran secara total melalui tekanan global terkoordinasi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dijadwalkan memimpin konferensi pers pada Senin (24/8/2026) untuk membeberkan perincian kebijakan ekstrim tersebut.
Mengutip laporan CNBC, Bessent menegaskan sanksi ini akan menjadi yang "terberat" dalam catatan sejarah modern.
Pemerintahan Presiden Donald Trump tidak hanya menyasar Teheran, tetapi juga melayangkan ultimatum keras kepada seluruh sekutu AS dan negara-negara mitra untuk segera menghentikan semua bentuk kemitraan bisnis dengan Iran.
"Kami mendatangi mereka dan mengatakan, Anda bersama kami atau melawan kami. Sudah waktunya bagi sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan, dan kami akan menghancurkan ekonomi rezim pembunuh ini," tegas Bessent.
Dalam tulisan opini di Financial Times pada Minggu (23/8/2026), Bessent menjuluki agenda ofensif ini sebagai "D-Day ekonomi"—sebuah gempuran finansial skala penuh yang belum pernah dikerahkan sebelumnya terhadap sebuah negara.
Langkah ini memperkuat pernyataan Presiden Donald Trump yang sebelumnya menjanjikan "operasi ekonomi paling menghancurkan" serta mengancam sanksi sekunder bagi negara mana pun yang membantu Teheran.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump melabeli kebijakan ini sebagai "perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya."
Menanggapi ancaman gempuran ekonomi dari Washington, pihak Teheran merespon dengan nada menantang.
Baca juga: Iran Ancam Targetkan Perusahaan Minyak AS, Negara yang Ikut Campur Dicap Musuh
Baca juga: Kualitas Udara Kota Jambi Memburuk: Peringkat 1 Nasional, Sangat Tidak Sehat
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan militer dan pemerintah Iran memiliki berbagai opsi strategis untuk mematahkan dampak sanksi tersebut.
Juru bicara IRGC menyatakan Teheran dapat dengan mudah memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara non-Blok Barat yang tidak terikat diktat AS.
Media pemerintah Iran pada Minggu (23/8/2026) melaporkan pernyataan IRGC yang menyebut manuver sanksi AS justru mencerminkan keputusasaan Washington.
"Presiden AS mengatakan bahwa dia memerintahkan perang ekonomi dan melancarkan kampanye ekonomi paling keras terhadap Iran. Ini merupakan pengakuan tersirat atas kekalahan memalukan musuh di medan militer," ujar Juru Bicarakan IRGC.
Aksi saling gempur kebijakan ini mempertegas bahwa konfrontasi AS-Iran telah bergeser dari arena pertempuran militer menuju perang saraf ekonomi yang mengancam stabilitas pasar keuangan dan energi global.
Iran merupakan salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia. Karena itu, belum jelas apakah tambahan tekanan ekonomi dari AS akan mampu mengubah kebijakan atau perilaku Teheran.
Helima Croft, kepala strategi komoditas global di RBC Capital Markets, mengatakan hal tersebut kepada CNBC dalam wawancara pada Jumat (21/8/2026).
"Iran masih memiliki kemampuan signifikan untuk melakukan gangguan," kata Croft.
Menurut Croft, Iran tampaknya meyakini bahwa mereka mampu bertahan lebih lama daripada pemerintahan Trump yang menginginkan perang segera berakhir.
Teheran juga masih memiliki kemampuan untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz serta infrastruktur di kawasan Timur Tengah, kata Croft.
"Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi ini akan berubah dengan tambahan sanksi ekonomi?" ujar Croft.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi dunia.
Kemampuan Iran untuk mengganggu aktivitas di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menghadapi peningkatan tekanan ekonomi.
Dengan konferensi pers Bessent pada Senin, AS akan menjelaskan lebih jauh bentuk dan cakupan sanksi baru terhadap Iran.
Sementara itu, Teheran telah menegaskan bahwa tekanan ekonomi tersebut tidak akan dengan mudah menghentikan kemampuan Iran untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain.
Baca juga: PW NU Jambi Kritisi Soal Konsesi Tambang, Pahmi Sy: Tugas NU Bukan Mengelola Tambang
Baca juga: Kabut Asap Karhutla di Jambi Memburuk, Pemkot Jambi Kumpulkan Forkompimda
Baca juga: Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla dari 9 Polda, Ada dari Jambi
Sumber: Kompas.com
