TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berkurang cukup signifikan tahun ini.
Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, penerima BLT DBHCHT tahun ini tercatat 4.293 orang. Jumlah tersebut turun 2.644 orang dibandingkan 2025 yang mencapai 6.937 penerima.
Kepala Dinsos P3A Lumajang Indriono Krishna Murti mengatakan, penurunan penerima berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Selain itu, penetapan penerima tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya warga yang masuk desil 1-5.
"Tahun 2026 ini ada 4.293 penerima manfaat BLT DBHCHT. Terdiri dari buruh tani tembakau sebanyak 3.525 orang, terus buruh pabrik rokok sejumlah 250 orang. Korban bencana erupsi tahun lalu sebanyak 250 orang dan masyarakat kategori miskin sebanyak 268 orang," ujar Indriono saat ditemui di kantornya, Jalan A. Yani, Lumajang, Senin (24/8/2026).
Baca juga: Empat Hari Dirawat di RS, Kondisi Suami yang Dikebiri Istrinya di Lumajang Mulai Pulih
Total anggaran BLT DBHCHT Lumajang tahun ini mencapai Rp2.575.800.000. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp600 ribu yang diberikan sekaligus untuk alokasi dua bulan.
"Nantinya masing-masing (penerima manfaat) akan menerima uang sebesar Rp600 ribu," kata Indriono.
Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan bantuan yang diterima warga pada tahun sebelumnya. Pada 2025, masing-masing penerima memperoleh Rp300 ribu per bulan selama empat bulan atau total Rp 1,2 juta.
"Alokasi DBHCHT tahun 2025, total penerima ada 6.937 orang. Meliputi buruh tani tembakau 6.465 orang, pekerja pabrik rokok 145 orang, pekerja pabrik rokok nonproduksi 10 orang dan penduduk miskin 317 orang," ungkapnya.
Dengan demikian, selain jumlah penerima yang turun, nilai bantuan per penerima juga berkurang sekitar separuh dibandingkan tahun lalu.
Baca juga: Pria di Lumajang Curi 20 Kg Cabai Pasar Klojen, Uang Hasilnya untuk Beli Sabu
Indriono mengatakan, proses validasi penerima BLT DBHCHT dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah juga melibatkan asosiasi tembakau dalam proses pendataan.
"Disnaker, Diskopindang dan juga Dinas Pertanian untuk petani tembakaunya," jelasnya.
Meski alokasi bantuan tahun ini lebih terbatas, Indriono berharap BLT DBHCHT tetap dapat membantu masyarakat, khususnya buruh tani tembakau, memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih lesu.
"Terutama pada buruh tani tembakau, setidaknya dalam situasi ekonomi sepi seperti ini setidaknya dapat membantu kebutuhannya," bebernya.
Baca juga: Mahasiswa di Lumajang Ditangkap, karena Setubuhi Pacar Berusia 14 Tahun
Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menilai penurunan jumlah penerima BLT DBHCHT tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut dia, perubahan desil dalam proses verifikasi dan validasi DTSEN turut memengaruhi jumlah warga yang memenuhi kriteria penerima.
"Selain efisiensi juga pengaruh dari desil. Otomatis jumlah penerima (BLT) berkurang kalau melihat desil. Karena setelah ada verval atau sensus itu desilnya banyak yang naik. Itu jadi problem kami," katanya.
Supratman mengaku masih mempertanyakan penyebab perubahan desil tersebut. Menurut dia, kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan klasifikasi dalam data sosial ekonomi.
"Itu jadi problem kami karena fakta di lapangan banyak yang tidak sesuai desilnya. Kami sangat prihatin kasihan masyarakat," ujarnya.
