TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Ratusan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Kota Semarang, Senin (24/8/2026).

Mahasiswa membawa sebanyak tujuh tuntutan yang menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang suka blunder saat berpidato. Isu lainnya berupa gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) hingga bencana gempa bumi di Flores, serta kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) yang ditangani secara buruk oleh pemerintah.

Koordinator Aksi Demostrasi Undip Fadhil Dzikra mengatakan, tuntutan pertama berupa perlindungan ruang sipil dan perbaikan komunikasi publik pemerintah, mencakup militerisme dan degradasi komunikasi. Menurutnya, tuntutan ini dilayangkan karena pemerintahan hari ini cukup tidak paham etika publik yang baik. Mengingat hari ini banyak sekali statement blunder dari para pejabat mulai dari Presiden Prabowo dan para pejabat di kabinetnya.

"Pemerintah tidak memikirkan jangka panjang, tidak melibatkan para ahli, tidak memiliki sense, itu yang menjadi salah satu permasalahan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah," katanya kepada Tribun di sela aksi demonstrasi.

Tuntutan kedua, yakni menuntut penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan. Bagi Fadhil, Prabowo Subianto cukup enggan adanya desentralisasi di daerah. Seluruh sistem pemerintahan adalah komando dari pusat.

Ketiga, menuntut transparansi akuntabilitas pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara. Dalam poin tuntutan ini, Fadhil menilai, proyek mercusuar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), Universitas Republik Indonesia (URI), tidak memiliki satu bentuk pilot project yang ada di daerah.

Akhirnya, proyek yang menyedot ratusan mungkin ribuan triliun itu berujung kesia-siaan.

"Kami merasa MBG dan KDMP merupakan salah satu bentuk praktik politik untuk kampanye ke depan yang di mana telah dimonotarium selama beberapa tahun Prabowo-Subianto ini menjabat," katanya.

MBG Semarang Laboratorium Keracunan

Fadhil menilai, program MBG dan Kopdes seharusnya ditolak oleh masyarakat. Terutama program MBG yang telah menyebabkan ribuan pelajar khususnya di kota Semarang mengalami keracunan.

"Kami lihat kota Semarang merupakan laboratorium MBG yang menciptakan racun-racun bagi pelajar," terangnya.

Keempat, menuntut kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat, mencakup lonjakan harga pangan akibat MBG. Menurut Fadhil, kenaikan macam bahan pokok terjadi akibat dimonopoli oleh beberapa tengkulak, beberapa hal yang menyebabkan komoditas dipasaran meroket. 

Privatisasi komoditas itu hampir semuanya masuk kepada program MBG. "Bahan pokok akibatnya menjadi lebih mahal dan langka," katanya.

Kelima, mahasiswa menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat pesisir dan tata kelola pembangunan yang berkeadilan mencakup kampung nelayan, isu pesisir, dan proyek Pakuwon Mal. "Banyak masyarakat yang hari ini kehilangan tanah-tanahnya, rumah-rumahnya karena konflik agraria tersebut," katanya.

Lambat Tangani Bencana

Mahasiswa di Semarang juga menyikapi soal lambatnya pemerintah dalam menangani bencana alami di sejumlah daerah seperti bencana gempa bumi di Flores dan karhutla di Kalimantan. Fadhil menjelaskan, hal itu terjadi karena anggaran pemerintah dialihkan kepada proyek seperti MBG dan KDKMP. Alhasil, anggaran penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat minim. Mirisnya, pemerintah justru sibuk melakukan pencitraan. "Pemerintah masih sibuk dengan pencitraan-pencitraan yang ada di daerah," bebernya.

Respon Isu AMPB

Fadhil mengatakan, aksi kali ini akan terus berlanjut pada aksi berikutnya di bulan Agustus ini. Ia masih merahasiakan waktu pelaksanaan aksi tersebut. Disinggung soal aksi warga Pati di Jakarta melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mahasiswa mendukung aksi tersebut sebagai sikap atas mengoreksi kebijakan pemerintah.

"Pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang, kami belum ada pembahasan internal mau ke Jakarta, karena kami juga masih mempersiapkan aksi demo lokal di Semarang, tanggal pastinya nanti kami umumkan," tandasnya. (Iwn)