TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran belanja daerah Sulawesi Utara (Sulut) dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan.

Belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp3,008 triliun disesuaikan menjadi Rp3,194 triliun.

Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp186,44 miliar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (24/8/2026).

Gubernur YSK memastikan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas pembangunan yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2026 diprioritaskan pada pemenuhan belanja mandatory spending serta belanja wajib dan mengikat," kata YSK.

Salah satu fokus utama pemerintah yakni mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

YSK menyebut konektivitas jalan, jaringan irigasi serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik menjadi bagian dari prioritas dalam perubahan anggaran tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan pemerintah.

Tak hanya infrastruktur, sektor perlindungan sosial dan kesehatan juga mendapat perhatian.

Pemprov Sulut akan mendorong penguatan Universal Health Coverage (UHC) serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

"Perlindungan sosial dan kesehatan dengan mendorong Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan," ujar YSK.

Pertanian, Perikanan dan UMKM Jadi Perhatian
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, pemerintah juga mengarahkan anggaran pada penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Pertanian, perikanan dan UMKM menjadi sektor yang diprioritaskan.

YSK mengatakan penguatan ketiga sektor tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendorong hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Utara.

"Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai wujud nyata kedaulatan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan," ungkapnya.

Arah kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Sulawesi Utara.

Dalam paparannya, YSK menyebut pertumbuhan ekonomi Sulut pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,54 persen.

Sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 6,62 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,75 persen.

Inflasi Sulut juga masih terkendali pada angka 2,2 persen.

Pendapatan Daerah Ikut Naik
Di sisi pendapatan, pemerintah juga melakukan penyesuaian.

Pendapatan daerah meningkat dari Rp3,168 triliun menjadi Rp3,228 triliun.

Kenaikannya mencapai Rp59,32 miliar.
Sementara penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp50 miliar menjadi Rp177,12 miliar.

Adapun pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp210,62 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang pada SMI.

YSK menegaskan, perubahan postur anggaran tersebut diarahkan agar belanja pemerintah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pengalokasian anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," tegas YSK.

Dengan tambahan belanja tersebut, Pemprov Sulut berharap sejumlah kebutuhan dasar, infrastruktur, pelayanan publik dan sektor ekonomi masyarakat dapat semakin diperkuat melalui Perubahan APBD 2026. (ren)

Baca juga: Perubahan Anggaran Sulut 2026 Naik Rp186 Miliar, YSK Minta Belanja Fokus untuk Kepentingan Rakyat