Oleh: 
Herkulaus Mety, S.Fils., M.Pd.
Alumnus STF Seminari Pineleng dan Pascasarjana IAIN Manado 

KETIKA lantunan selawat bergema merdu di penjuru Nusantara merayakan Hari Raya Maulid Nabi 2026, Indonesia sejatinya sedang berdiri di hadapan cermin kebangsaan yang retak. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun ini yang jatuh pada Selasa, 25 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 H, hadir bukan dalam ruang hampa yang steril, melainkan di tengah jeritan alam yang terluka dan krisis keadaban publik yang kian mengkhawatirkan. Bencana alam gempa bumi yang mengguncang Flores, asap pekat akibat kebakaran hutan yang merenggut hak hirup warga di Kalimantan, Sumatera, dan berbagai wilayah lain, serta derita ekologis akibat penjarahan hutan di Papua, menjadi saksi bisu betapa bumi pertiwi sedang merintih. Di saat yang sama, bangsa ini dihantam krisis keteladanan, pembusukan moral akibat korupsi yang masif, krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta cengkeraman oligarki dan keserakahan yang tak bertepi. Dalam konteks distopia sosio-ekologis inilah, tema Maulid Nabi 2026 – "Mencintai Rasulullah, Meneladani Akhlaknya, Merawat Indonesia" dengan tagline "Selawat untuk Negeri, Teladan Nabi untuk Indonesia" – menemukan aksentuasi urgensi dan relevansinya yang paling radikal: bukan sekadar ritual verbal yang banal, melainkan sebuah imbauan etis-transformatif untuk menyembuhkan jiwa bangsa.

Ontologi Cinta dan Etika Profetik: Menembus Dekadensi Moral

Secara filosofis dan etis, gagasan "Mencintai Rasulullah" sering kali mengalami reduksi dangkal dalam praksis keberagamaan kita, di mana cinta dihentikan pada tataran emosional-simbolis dan selebrasi komunal semata. Padahal, dalam ruang pemikiran epistemologis, cinta kepada Nabi (mahabbah) adalah sebuah energi ontologis yang mendorong transformasi karakter sosial dan personal secara mendasar (Madjid, 1992). Ketika cinta kepada Rasulullah diisolasi dari perintah meneladani akhlaknya (uswah hasanah), keberagamaan kehilangan jiwa etisnya dan berubah menjadi formalisme kaku yang steril dari keadilan. Immanuel Kant dalam teori etika deontologinya menegaskan bahwa tindakan moral yang sejati lahir dari rasa kewajiban terhadap hukum moral universal; dan dalam konteks kenabian, hukum moral tersebut termanifestasi nyata dalam akhlak publik yang luhur (akhlaq al-karimah) (Shihab, 2006).

Krisis terbesar bangsa Indonesia hari ini adalah krisis keteladanan yang bersumber dari pembusukan etika di tingkat pimpinan hingga akar rumput. Korupsi yang merajalela dalam pelbagai sektor pemerintahan dan lembaga publik bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan sebuah bentuk kejahatan eksistensial dan pembangkangan moral terhadap nilai kemanusiaan. Dalam perspektif filsafat keagamaan, kecenderungan menumpuk harta dengan merugikan hak-hak rakyat adalah manifestasi dari kebutaan spiritual dan penyakit kecintaan berlebihan pada materi (hubb al-dunya) (Al-Ghazali, 2000). Ketika para pejabat dan elite kekuasaan kehilangan komitmen etis, publik mengalami demoralisasi hebat yang berujung pada krisis kepercayaan (trust crisis) yang amat akut. Dalam pandangan Magnis-Suseno (2001), legitimasi politik suatu negara runtuh bukan hanya ketika hukum tertulis dilanggar, melainkan ketika tatanan moral dasarnya dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi pengawal keadilan publik.

Oleh karena itu, "Meneladani Akhlaknya" secara etis menuntut hadirnya radikalisme moral dan keberanian profetik. Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk mendirikan dinasti politik atau mengumpulkan kemewahan, melainkan untuk menyempurnakan keadaban dan keadilan sosial. Karakter profetik yang terdiri atas Siddiq (jujur dan berintegritas), Amanah (terpercaya dan akuntabel), Tabligh (transparan dan komunikatif), serta Fathanah (bijaksana dan cerdas secara intelektual-spiritual) bukanlah sekadar materi hafalan di bangku sekolah. Nilai-nilai ini adalah fondasi imperatif bagi kepemimpinan publik. Tanpa integritas dan keadilan, puji-pujian agama hanya akan menjadi "candu" yang menutupi kebusukan struktural. Mengasihi Nabi berarti memiliki keberanian etis untuk menolak segala bentuk kecurangan, kerakusan, nepotisme, dan manipulasi atas nama agama maupun kekuasaan.

Kehadiran pencerahan profetik ini menjadi oase penawar di tengah gumpalan skeptisisme publik. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi teramat miskin figur yang memiliki keutamaan etis. Ketika moralitas hanya dijadikan topeng pencitraan politik, pesan Maulid Nabi menghentakkan kesadaran kita bahwa keagamaan sejati harus diuji dari sejauh mana nilai-nilai kejujuran dan belas kasih (rahmah) dibumikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis Ekologis dan Penjarahan Alam: Jeritan Bumi serta Kosmologi Kemanusiaan

Memasuki dimensi antropologis, psikologis, dan ekonomis, kata "Merawat Indonesia" dalam tema Maulid Nabi 2026 menuntut keterlibatan langsung dalam menjawab krisis sosio-ekologis. Bencana gempa bumi yang mengguncang saudara-saudara kita di Flores, tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kalimantan, Sumatera, serta pulau-pulau lainnya, hingga penjarahan hutan alam Papua atas nama kapitalisme ekstraktif, mengeksplisitkan penderitaan nyata manusia Indonesia. Manusia tidak lagi memandang alam sebagai rahim kehidupan dan ruang hidup bersama, melainkan sebagai komoditas murah yang siap dikuras habis demi akumulasi modal dan margin keuntungan segelintir elite (Nasr, 1996).

Dalam tinjauan antropologi budaya, hubungan manusia Nusantara dengan alam sejatinya berakar pada falsafah kosmologis yang saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Namun, keserakahan ekonomi modern yang disokong oleh corak pembangunan bernafsu oligarkis telah merusak keselarasan tersebut. Papua, yang selama berabad-abad menjadi paru-paru dunia dan ruang hidup bermartabat bagi masyarakat adatnya, kini terus mengalami perusakan vegetasi alam dan perampasan ruang hidup ulayat. Hal serupa terjadi di Kalimantan dan Sumatera, di mana asap kebakaran hutan mengorbankan paru-paru anak-anak sekolah dan merusak ekosistem keanekaragaman hayati. Nasr (1996) menggarisbawahi bahwa krisis lingkungan hidup sejatinya adalah cerminan dari krisis spiritual manusia modern yang kehilangan pegangan akan kehakikian ciptaan Tuhan dan merusak keseimbangan kosmologis (mizan).

Secara psikologis, bencana lingkungan dan ketidakadilan ekonomi melahirkan trauma kolektif, kejenuhan sosial, kecemasan eksistensial, dan perasaan tidak berdaya (learned helplessness) di tengah masyarakat bawah. Rakyat Flores yang tertimpa gempa bumi, warga korban kabut asap yang terancam penyakit saluran pernapasan, serta masyarakat adat Papua yang kehilangan tanah ulayat, semuanya menanggung beban kemanusiaan akibat kerakusan para elite. Amartya Sen (1999) dalam karya monumentalnya Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak boleh diukur sekadar dari pertumbuhan angka PDB atau megaproyek fisik, melainkan dari sejauh mana kebebasan, kapabilitas, dan kapasitas manusia untuk hidup sejahtera dan bermartabat dipulihkan dan dilindungi.

Ketika alam dirusak dan dieksploitasi tanpa kendali etis, kapabilitas hidup rakyat dicabut secara paksa. Rasulullah SAW mengajarkan etika ekologis (eco-theology) yang sangat ketat: melarang memotong pohon sembarangan, melarang mencemari sumber air, serta mewajibkan penghijauan bumi meskipun kiamat berada di depan mata. Keadilan ekonomis dan ekologis menuntut koreksi mendasar atas paradigma pembangunan nasional yang eksploitatif. Merawat Indonesia berarti merawat tanah, air, udara, dan hutan Papua serta seluruh Nusantara dari cengkeraman kapitalisme predatoris yang merenggut hak-hak generasi mendatang demi keserakahan masa kini.

Oligarki, Korupsi, dan Krisis Kepercayaan: Restorasi Keadilan dan Tatanan Legal

Menatap dimensi politis dan yuridis, krisis kepercayaan publik di Indonesia hari ini dipicu oleh menguatnya struktur oligarki dan korupsi sistemik yang telah melumpuhkan penegakan hukum. Hukum, yang seharusnya menjadi panglima untuk melindungi hak rakyat dan mewujudkan keadilan sosial, sering kali ditekuk menjadi alat kekuasaan (rule by law, bukan rule of law). Penjarahan sumber daya alam di berbagai daerah berlangsung dengan mulus karena adanya jalinan kepentingan (unholy alliance) antara oknum pejabat politik, pengusaha predatory, dan pengawal hukum. Dalam terminologi Kuntowijoyo (2006), kondisi ini menandakan terjadinya proses dehumanisasi dan alienasi sosial di mana struktur sosial politik beroperasi tanpa ruh emansipatif dan kehilangan orientasi etisnya.

Jürgen Habermas (1984) dalam teori tindakan komunikatifnya menyatakan bahwa legitimasi sosial politik hanya dapat bertahan apabila terjadi dialog yang jujur, inklusif, dan rasional tanpa dominasi kekuasaan di ruang publik (public sphere). Ketika publik menyaksikan kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu, uang negara dikorupsi tanpa rasa malu, sementara rakyat kecil diganjar hukum secara tidak adil, maka ruang publik mengalami krisis legitimasi yang parah. Keserakahan politik dan ekonomi (greed) telah merubuhkan tatanan hukum nasional dan merusak nilai-nilai dasar konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara normatif kenabian, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembaru hukum dan penegak keadilan politik yang sangat tegas dan tidak kompromistis. Piagam Madinah (Madinah Charter) yang digagas Rasulullah merupakan dokumen politik termaju pada zamannya, yang meletakkan kesetaraan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial bersama di atas kesukuan maupun kelompok kekuasaan. Kepemimpinan Rasulullah membuktikan bahwa politik bukanlah panggung pencitraan, manipulasi, atau sarana akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sarana pengabdian (khidmah) demi memelihara kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Sabda Nabi yang sangat terkenal, "Sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya," adalah bukti tertinggi keadilan hukum tanpa tebang pilih.

Oleh karena itu, relevansi politis dan yuridis tema Maulid Nabi 2026 menekankan kebutuhan mendesak untuk mereformasi tatanan hukum nasional kita. Bangsa ini harus memiliki keberanian politik untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, memutus rantai oligarki yang mengangkangi kebijakan publik, serta mengembalikan kedaulatan hukum ke tangan rakyat demi rasa keadilan sejati. Tanpa kepastian hukum dan keadilan politik, tatanan kebangsaan kita akan terus berada dalam ancaman disintegrasi dan kerapuhan struktural.

Selawat Kemanusiaan: Merawat Indonesia melalui Praksis Kebangsaan

Gema tagline "Selawat untuk Negeri, Teladan Nabi untuk Indonesia" menemukan aktualitas sosialnya tatkala selawat dipahami sebagai praksis sosial yang membumi (praxis of compassion). Selawat bukan sekadar perulangan mantra ritual di bibir yang berhenti saat seremonial selesai, melainkan doa yang menjelma aksi nyata untuk menyembuhkan luka-luka sosial dan ekologis bangsa. Secara sosial, selawat mengandung energi solidaritas nasional (ukhuwah wathaniyah) dan solidaritas kemanusiaan universal (ukhuwah basyariyah). Ketika bencana gempa mengguncang Flores, atau ketika kabut asap mencekat napas warga Kalimantan dan Sumatera, atau ketika saudara-saudara kita di Papua kehilangan hutan adat mereka, selawat yang sejati mengekspresikan empati mendalam, aksi kemanusiaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Urgensi dan relevansi Maulid Nabi 2026 terletak pada kemampuannya mentransformasi kesadaran kolektif dari sekadar kesalehan ritual menuju kesalehan sosial dan ekologis. Merawat Indonesia berarti menghentikan segala narasi eksploitasi, permusuhan, dan ketidakpedulian sosial. Kita dipanggil untuk merangkul keberagaman Nusantara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat egalitarianisme yang dicontohkan Rasulullah. Dalam konteks Indonesia saat ini, meneladani Nabi Muhammad SAW berarti memiliki keberanian moral untuk bersuara membela korban ketidakadilan, memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup, serta menuntut akuntabilitas para pemimpin bangsa.

Praksis merawat Indonesia harus diwujudkan dalam gerakan nyata yang terencana dan konsisten di pelbagai sektor kehidupan berbangsa:

Pertama, restorasi moral kepemimpinan publik: para penyelenggara negara dan elit politik wajib menanggalkan keserakahan, hedonisme, dan nepotisme, lalu mengadopsi kesederhanaan (zuhud) serta tanggung jawab penuh kepemimpinan profetik. Integritas dan kejujuran harus dijadikan kriteria utama dan tanpa kompromi dalam mengelola pemerintahan dan keuangan negara.

Kedua, keadilan ekologis dan penyelamatan alam Nusantara: pemerintah harus menghentikan segala bentuk izin tambang dan konsesi hutan yang merusak ekosistem Papua, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Negara wajib mengakui dan melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat serta melakukan rehabilitasi lingkungan secara masif, nyata, dan transparan.

Ketiga, penanganan bencana dan pemulihan hak-hak rakyat: mitigasi bencana serta penanganan pascabencana, seperti pada bencana gempa bumi di Flores dan pemulihan daerah terdampak asap di Kalimantan dan Sumatera, harus dilakukan secara cepat, adil, transparan, dan bermartabat tanpa terhambat oleh birokrasi yang koruptif.

Keempat, penguatan civil society dan gerakan moral: elemen masyarakat sipil, keagamaan, dan akademisi harus bersatu padu mengawal jalannya demokrasi dan penegakan hukum agar tidak terus tergerus oleh kepentingan oligarki dan korporakrasi yang merugikan rakyat luas.

Pada akhirnya, peringatan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2026 menyajikan komitmen kebangsaan bagi seluruh elemen bangsa. Momen sejarah ini mempertegas bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai kemanusiaan dan merawat tanah air tempat kita berpijak. Ketika selawat dilantunkan dengan penuh kesadaran reflektif dan diiringi oleh praksis hidup yang meneladani keadilan, kesederhanaan, serta keberanian moral Rasulullah, maka selawat tersebut akan menjadi kekuatan spiritual dan sosial yang sanggup membangkitkan Indonesia dari krisis keterpurukan, menyembuhkan luka-luka alamnya, serta mengembalikan kepercayaan publik demi masa depan Nusantara yang adil, sejahtera, dan bermartabat. (*)