BANJARMASINPOST.CO.ID - KETENANGAN warga Halong, Balangan, mendadak sirna. Di tengah terpaan kemarau dan pekatnya kabut asap akibat karhutla di sejumlah daerah di Kalsel, hujan deras disertai angin kencang justru melanda kawasan tersebut pada Senin (24/8) sore.
Semula, hujan disambut gembira karena memberikan kesejukan dan mengisi kembali sumur-sumur serta sungai yang mengering. Namun kegembiraan itu berumur pendek setelah angin kencang menumbangkan pohon dan merusak permukiman. Warga tersadar: ancaman bencana baru telah mengintai.
Beruntung musibah tersebut tidak memakan korban jiwa. Meski begitu, peristiwa ini harus menjadi sinyal peringatan dini (early warning) bagi pejabat dan warga Kalimantan Selatan untuk bersiap menghadapi potensi bahaya lanjutan.
Hal ini sejalan dengan peringatan Kepala BPBD Banjarmasin, Husni Thamrin. Ia mengingatkan bahwa transisi menuju musim hujan senantiasa diwarnai cuaca ekstrem. Musim hujan diperkirakan masuk Oktober. Biasanya ada musim peralihan yang disambut angin puting beliung. Ancaman ini harus diantisipasi sejak dini agar kerusakan tidak makin parah.
Sayangnya, fokus pejabat, TNI-Polri, hingga menteri saat ini masih tertahan pada penanganan karhutla. Warga Kalsel tentu merasa diperhatikan lewat kunjungan para pejabat, meski enggan menggantungkan harapan terlalu tinggi.
Silih berganti pejabat pusat bertandang. Tak sedikit yang turun ke lapangan menyemprotkan air, namun polanya seragam: datang pagi, meninjau sebentar, lalu balik kanan ke Jakarta.
Mirisnya, ada petinggi aparat yang menyebut kondisi lapangan tidak separah narasi di media sosial. Bagi pejabat yang hanya singgah beberapa jam, situasi mungkin terlihat wajar. Namun bagi warga lokal yang bertahan menghirup asap saban hari, dampaknya sangat nyata—dari gangguan kesehatan hingga risiko kecelakaan lalu lintas.
Fenomena ini menjadi lingkaran setan: kemarau membawa asap, musim hujan membawa banjir. Apakah siklus ini akan terus berulang tanpa penanganan terukur? Sudahkah ada langkah antisipasi konkret menghadapi ancaman banjir mendatang, ataukah pejabat hanya akan kembali saat banjir tiba membawa paket bantuan lalu pulang?
Pendekatan reaktif dan formalitas harus dihentikan agar anggaran penanggulangan bencana tidak habis untuk perjalanan dinas. Aksi nyata para wakil rakyat pun dinantikan. Keselamatan rakyat adalah aspirasi utama yang wajib diperjuangkan, bukan sekadar disapa lima tahun sekali saat pemilu. (*)
