TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menangguhkan jadwal janji temu visa bagi pemohon di seluruh dunia di tengah pengetatan aturan imigrasi yang sedang dijalankan Pemerintah AS.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS hari Selasa mengatakan, pihaknya telah meluncurkan inisiatif pelatihan global di seluruh kedutaan dan konsulat AS di dunia dan jadwal layanan visa akan disesuaikan untuk mengakomodasi pelatihan tersebut.

Trump telah menjalankan upaya deportasi agresif dan pengetatan aturan imigrasi yang mencakup pencabutan visa dan green card (izin tinggal tetap di AS), serta penolakan permohonan karena berbagai alasan seperti pandangan politik dan protes pro-Palestina terhadap serangan Israel yang jadi sekutu AS, di Gaza.

Trump beralasan pengetatan aturan ini untuk meningkatkan keamanan dalam negeri AS. Tapi langkah pengetatan ini menghadapi sejumlah hambatan hukum.

Pada hari Jumat, seorang hakim AS membatalkan kebijakan pemerintahan Trump yang menangguhkan penerbitan visa imigran bagi pemohon dari 75 negara, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melampaui wewenang hukum Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Departemen Luar Negeri tidak merinci detail pelatihan maupun jadwal pelaksanaannya, selain menyebutkan bahwa pelatihan tersebut bertujuan membantu petugas konsuler menyaring pemohon yang dinilai berpotensi bergantung pada tunjangan publik AS, serta memastikan evaluasi terhadap pemohon visa dilakukan secara "komprehensif dan konsisten."

Baca juga: Trump Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Terorisme, 47 Tahun Isolasi Resmi Berakhir

Pengetatan aturan imigrasi oleh Trump telah dikecam luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena dianggap diskriminatif serta melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil (due process).

Kelompok-kelompok hak asasi juga menyatakan bahwa langkah tersebut menciptakan lingkungan yang tidak aman di AS, khususnya bagi kelompok minoritas etnis yang mengkhawatirkan praktik *racial profiling* (penargetan berdasarkan ras).

Meskipun Trump berkampanye pada tahun 2024 dengan agenda menghentikan imigrasi ilegal, pemerintahannya juga membuat proses imigrasi legal menjadi lebih sulit. Misalnya, dengan memberlakukan biaya baru yang mahal bagi pemohon visa kerja tertentu.

Baca juga: Ketua Parlemen Iran Ejek Trump, Unggah Gambar Bertuliskan Make America Hungry Again

Sejak tahun lalu, pemerintahan Trump mewajibkan mereka yang mencari visa imigran untuk memproses permohonan mereka di negara kewarganegaraan mereka, meskipun banyak yang tinggal dan bekerja secara legal di AS dan beberapa menikah dengan warga Amerika atau memiliki anak warga Amerika.

Warga dari Mumbai hingga Naples melampiaskan frustrasi mereka tentang gangguan terbaru pada permohonan imigrasi mereka di forum online.

“Saya kesal karena orang-orang bepergian ke luar negeri untuk mengurus ini dan mereka membatalkan janji temu mereka,” tulis seseorang di Reddit.

Yang lain memperingatkan bahwa “hal yang persis sama terjadi pada sejumlah wawancara visa H1B sekitar 8 bulan lalu di India”, menambahkan bahwa beberapa masih “terjebak di luar negeri” dan “kehilangan pekerjaan mereka”.

Reuters/The Straits Times/Financial Times