Respon Pemprov Jateng soal Ratusan Bus Menuju Jakarta Demi Demo 27 Agustus, "Dieman-eman Wargane"

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) merespon soal informasi gelombang demonstran asal Jateng yang akan menuju Jakarta untuk melakukan aksi pada 27 Agustus mendatang.

Meskipun belum mengetahui secara pasti informasi tersebut, Pemprov Jateng meminta bupati dan wali kota agar memantau daerahnya masing-masing.

"Tolong kepala daerah dieman-eman wargane (dijaga warganya) kalau ada urusan apa dieman, kalau memang kewenangan provinsi, kami atasi, kewenangan pusat dikomunikasikan, kewenangan kabupaten kota ya selesaikan,"  ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar saat dikonfirmasi Tribun soal kabar adanya gerakan warga Jateng menuju ke Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Informasi warga Jateng menuju ke Jakarta viral di media sosial.

Sejumlah postingan menarasikan warga Jateng menuju ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi yang digawangi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Aksi AMPB tersebut untuk menyuarakan agar segera disahkannya RUU Perampasan Aset oleh DPR RI.

Baca juga: AMPB Siapkan Empat Bus untuk Demo ke Jakarta, Bawa Keranda Simbol Tuntutan Rampas Aset Koruptor

Dalam berbagai postingan media sosial baik Instagram dan TikTok menarasikan bakal ada ratusan bus yang mengangkut warga Jateng bakal mengikuti aksi tersebut.

Salah satu postingan menuliskan, Pati sebanyak 50 bus, Kudus 20 bus, Semarang 50 bus, Kendal 25 bus, Pemalang 26 bus, Pekalongan 25 bus, Blora 25 bus, Banyumas 26 bus, Purworejo 23 bus, Boyolali 26 bus dan lainnya.

Iwan mengaku, belum mengetahui pasti kebenaran informasi tersebut.

Sebab, pihaknya juga belum mendapatkan laporan dan tidak ada masyarakat yang melakukan koordinasi dengannya.

Ia juga tidak mendapatkan laporan pergerakan warga menggunakan bus tersebut dari dinas terkait seperti tim Intelijen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Saya belum mendengar karena mohon maaf ya tidak melalui izin dari kami kalau kami diizini mungkin kami bisa monitor. Jadi kami tidak tidak tahu sama sekali seperti itu," katanya.

Sementara, mengenai gerakan AMPB Pati di Jakarta, Iwan mengakui mengetahui gerakan warga Pati tersebut. Namun, ia memantaunya masih sebatas di media sosial.

"Prinsipnya kalau penyampaian aspirasi itu kan dijamin undang-undang ya sesuai undang-undang," katanya.

*Kirim Surat Edaran ke Kesbangpol 35 Pemerintah Kabupaten/kota*

Iwan menyebut, telah mengirimkan surat edaran (SE) kepada seluruh Kesbangpol di 35 kabupaten/kota Jawa  untuk memitigasi yang berkaitan dengan tuntutan warga.

Dalam surat itu, pemerintah daerah diminta menjaga kondusifitas wilayah. Caranya, setiap aduan masyarakat direspon dengan baik jangan sampai aduan itu keluar dari daerah tersebut. 

Dengan begitu, terjalin komunikasi yang baik antara warga Jateng dengan pemerintah daerah.

"Kalau komunikasinya baik tuntutannya baik direspon di sana-sini tinggal kita nanti kan eksekusinya bersama-sama," bebernya.

Pihaknya juga tidak melarang warga Jateng mengikuti aksi demonstrasi di manapun sepanjang dilakukan dengan damai.

Ia mengimbau penyampaian aspirasi dengan baik sesuai regulasi undang-undang.  

Terlebih, Semarang saat ini masih dalam tahap persiapan tuan rumah MTQ Nasional pada 11 sampai 21 September mendatang.

"Kami juga perlu menjaga kondusifitas demi iklim investasi," bebernya. (Iwn)