TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Rencana pemerintah membatasi penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada kelompok masyarakat mampu kembali menjadi sorotan. 

Kebijakan ini diharapkan membuat anggaran subsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. 

Namun tantangan terbesar pemerintah dinilai bukan hanya menentukan siapa yang berhak menerima subsidi, melainkan memastikan mekanisme di lapangan tidak justru menimbulkan kesalahan sasaran.

Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai secara makro pola konsumsi BBM subsidi sebenarnya dapat dipetakan melalui data yang tersedia.

Pemerintah perlu membenahi aspek teknis sebelum menerapkan pembatasan BBM subsidi berdasarkan kriteria tertentu, seperti kapasitas mesin kendaraan atau tingkat pendapatan.

"Saya kira teknisnya nanti yang perlu dibenahi. Kalau secara asesmen makronya saya kira by data menyampaikan demikian dan data dari waktu ke waktu menunjukkan pola (penikmat BBM subsidi) yang sama," ungkap Komaidi kepada Tribunnews.com, Selasa (25/8/2026).

Menurut data, total konsumsi BBM oleh roda empat mencapai sekitar 60 persen, sedangkan kendaraan roda dua sekitar 40 persen.

Dari kelompok kendaraan roda empat tersebut, kendaraan pribadi dengan pelat hitam menjadi konsumen terbesar, sementara kendaraan berpelat kuning hanya memiliki porsi sekitar 4-5 persen.

Baca juga: Pembatasan BBM Subsidi Bisa Hemat Anggaran Negara hingga Rp 50 Triliun per Tahun

Wacana pembatasan untuk kendaraan berdasarkan kapasitas mesin berpotensi menimbulkan distorsi. Kendaraan modern dengan teknologi canggih dapat memiliki kapasitas mesin kecil, tetapi dijual dengan harga yang mahal dan dimiliki kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Misalnya kalau kita by cc begitu, sekarang ini ada banyak mobil-mobil baru cc-nya kecil tapi dia canggih. Harganya lebih mahal," jelasnya.

Selain berdasarkan kapasitas mesin, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan berdasarkan tingkat pendapatan atau kelompok desil. 

Komaidi mempertanyakan akurasi dan kemampuan data tersebut dalam mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis.

Baca juga: Purbaya Bongkar Rencana Baru BBM Subsidi, Tak Semua Bisa Beli Pertalite

Menurutnya, seseorang dapat mengalami perubahan pendapatan dalam waktu singkat, sehingga kelompok desilnya juga bisa berubah.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan jeda atau lag antara perubahan kondisi masyarakat dan penerapan kebijakan subsidi.

"Kalaupun nanti datanya akurat, di dalam perkembangannya kan pendapatan ini dinamis. Jadi bulan ini mungkin dapat pekerjaan, dapat proyek, kemudian masuk desil tertentu. Tapi kemudian nanti asetnya turun dan lain sebagainya, gajinya turun, di bulan depan mungkin desilnya bisa turun," ungkap Komaidi.

Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan mekanisme pembatasan subsidi BBM yang lebih sederhana dan mudah diawasi. 

Salah satu opsi yang diajukan adalah membedakan penerima berdasarkan jenis kendaraan, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengawasan hingga ke tingkat individu yang dinilai lebih rumit.

"Mungkin perlu pakai mekanisme yang jauh lebih sederhana. Misalnya roda dua dibolehkan, tapi semua roda empat nggak boleh. Sehingga nanti ada mekanisme lain, ada kompensasi lain yang kemudian bisa untuk membantu daya beli masyarakat," ujarnya.

Sementara untuk angkutan umum dan kendaraan logistik, Komaidi menilai penyaluran subsidi dapat dilakukan melalui asosiasi atau badan usaha terkait.

Dengan pola tersebut, pemerintah cukup menyalurkan anggaran subsidi kepada kelompok yang terorganisasi, sementara mekanisme pembagian dan penggantian biaya dapat dilakukan secara lebih terkontrol.

"Yang disubsidi harusnya asosiasinya, nanti sopirnya dan lain sebagainya tetap belinya normal, nanti kuponnya bisa untuk reimburse begitu," jelasnya.

Ia menambahkan, pola serupa dapat diterapkan kepada sektor logistik seperti perusahaan atau asosiasi truk. Pemerintah dapat menghitung kebutuhan subsidi berdasarkan kelompok pengguna dan wilayah operasional, sehingga pengawasan tidak terlalu rumit di lapangan.

"Jadi mekanisme kontrolnya tidak ke desil-desil yang menyebabkan pemerintah kesulitan mengontrol di lapangan," ucap Komaidi.