Oleh: Eqi Fitri Marehan, S.I.Kom. - Guru MTsS Plus Bahrul Ulum Sungailiat, Kabupaten Bangka

ANGKA sering kali menjadi jendela yang kita andalkan untuk melihat gambaran besar masyarakat. Kita percaya pada data, pada persentase, pada pembagian kelompok yang tampak rapi dan objektif. Namun, ada kalanya angka bukan lagi jendela yang memperjelas pandangan, melainkan tirai tebal yang menutupi realitas di baliknya.

Salah satu angka yang kerap menjadi "tirai" semacam itu adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok desil—pemilahan populasi ke dalam sepuluh kelompok berukuran sama berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran per kapita. Secara teori, ia terdengar masuk akal: membagi masyarakat dari yang paling bawah hingga paling atas, lalu membaginya ke dalam sepuluh kelompok setara. Namun dalam praktiknya, pengelompokan ini sering kali tidak lebih dari sekadar label yang tidak menyentuh akar masalah, tidak mewakili kondisi nyata, dan justru berisiko menyesatkan kebijakan publik.

Pertama, mari kita pahami apa yang sebenarnya tidak diwakili oleh angka desil. Desil adalah alat ukur yang didasarkan pada satu dimensi saja: uang. Padahal, kehidupan manusia tidak berjalan satu dimensi. Seseorang bisa masuk di kelompok desil menengah berdasarkan pengeluaran per kapita, namun hidup di daerah yang tidak memiliki akses air bersih, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, maupun lapangan pekerjaan yang menjanjikan.

Angka desil tidak bercerita tentang kualitas hidup. Ia tidak tahu apakah pengeluaran yang tercatat itu berasal dari gaji tetap, utang pinjaman, bantuan sesaat, atau kerja serabut yang tidak menentu. Ia tidak tahu apakah keluarga tersebut mampu menabung, menanggung biaya sakit, atau mengirim anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita sibuk memilah orang berdasarkan angka di atas kertas, tetapi melupakan apakah angka itu benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kedua, pembagian desil sering kali menciptakan ilusi kesetaraan yang tidak nyata. Di dalam satu kelompok desil yang sama, bisa tersimpan realitas yang sangat berbeda. Satu keluarga di perkotaan dengan pengeluaran setara secara nominal dengan keluarga di daerah pedesaan, belum tentu memiliki kualitas hidup yang serupa.

Harga kebutuhan pokok, biaya sewa tempat tinggal, akses pelayanan, dan peluang ekonomi berbeda jauh antarwilayah. Namun, desil memperlakukan mereka seolah-olah setara. Akibatnya, kebijakan yang disusun berdasarkan kategori ini bisa meleset jauh dari sasaran. Bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, hingga perencanaan pembangunan bisa salah arah karena kita memakai kacamata yang menyamaratakan kondisi yang sebenarnya tidak sama. Angka desil yang kaku mengabaikan keragaman lokal, karakteristik wilayah, dan konteks sosial budaya yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan seseorang.

Ketiga, ada risiko besar ketika kita terlalu terpaku pada kategori ini: kita menjadi nyaman hanya dengan menggerakkan angka, bukan memperbaiki kehidupan nyata. Jika keberhasilan kebijakan hanya dinilai dari pergeseran posisi kelompok desil, maka bisa saja pemerintah hanya berfokus pada menaikkan angka pendapatan atau pengeluaran secara statistik, tanpa memastikan apakah masyarakat benar-benar hidup lebih baik. Bisa saja seseorang naik ke kelompok desil yang lebih tinggi, tetapi biaya hidup juga naik, kualitas makanan menurun, beban kerja bertambah, dan jaminan keamanan justru makin tipis.

Di sinilah letak bahayanya: angka yang terlihat bagus di laporan bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam di lapangan. Warga merasa tidak sejahtera, tetapi data mengatakan sebaliknya. Ketimpangan persepsi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, karena mereka merasakan sendiri bahwa kenyataan hidup tidak seindah grafik yang ditampilkan.

Keempat, pembagian desil sering kali membuat kita terjebak dalam pendekatan yang menyamaratakan masalah sehingga melupakan mereka yang paling membutuhkan perhatian. Karena kelompok desil berukuran sama, maka perhatian dan alokasi sumber daya pun cenderung dibagi-bagi menurut porsi yang seimbang. Padahal, realitasnya tidak demikian. Kelompok paling bawah bisa saja memiliki masalah yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan intervensi yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok di atasnya.

Jika kita membagi perhatian secara merata berdasarkan sepuluh kelompok, maka yang paling tertinggal tidak akan pernah tertangani dengan tuntas. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru tercampur rata dengan kelompok lain yang masalahnya tidak seberat itu. Kategori desil yang kaku ini menghalangi kita untuk melihat siapa yang benar-benar butuh dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan.

Kelima, desil menciptakan jarak antarwarga secara tidak sadar. Ketika masyarakat terus-menerus dikelompokkan berdasarkan posisi keuangan, kita tanpa sadar membentuk pola pikir yang memandang manusia hanya dari sisi kemampuan ekonominya. Orang di desil bawah dianggap sebagai "beban" yang harus dibantu, sementara yang di atas dianggap sebagai "kelompok mapan" yang tidak perlu diperhatikan.

Padahal, kemiskinan atau kesejahteraan bukanlah label tetap yang menempel pada seseorang seumur hidup. Kondisi seseorang bisa berubah karena sakit, kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau sebaliknya, karena kesempatan yang datang. Jika kita terlalu kaku dengan kategori desil, kita bisa kehilangan empati dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan realitas yang terjadi di masyarakat. Kita sibuk memelihara batas antarkelompok, padahal yang dibutuhkan adalah upaya menyatukan mereka untuk maju bersama.

Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan? Bukan berarti data dan angka tidak penting. Justru sebaliknya, data harus digunakan untuk memahami manusia, bukan sebaliknya—memanusiakan angka. Kita membutuhkan data yang lebih hidup, yang tidak hanya mencatat berapa rupiah yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana orang hidup.

Kita membutuhkan indikator yang melihat ketersediaan pangan yang bergizi, akses pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan, tempat tinggal yang layak, kebebasan bersuara, rasa aman, dan partisipasi dalam pembangunan. Kita membutuhkan data yang disesuaikan dengan kondisi lokal, yang tidak menyamaratakan kota dan desa, daerah kaya dan daerah tertinggal.

Kategori desil yang kaku dan terpaku pada angka uang seakan-akan itu adalah ukuran segalanya, pada akhirnya justru mengaburkan masalah yang sebenarnya. Kita tidak bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat hanya dengan memindahkan mereka dari satu kotak angka ke kotak lainnya. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh kehidupan nyata: membuka lapangan pekerjaan yang layak, menurunkan beban hidup, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Pada akhirnya, kemerdekaan dan kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dari satu angka statistik. Setiap keluarga memiliki cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda-beda. Angka desil boleh rapi di atas kertas, tetapi kehidupan nyata tidak pernah serapi itu.

Selama kita masih terjebak menganggap kategori desil sebagai jawaban atas segala persoalan, kita hanya akan terus berputar di tempat—menggerakkan angka, bukan mengangkat derajat manusia. Mari kita berhenti menyembah angka, dan mulai kembali memandang manusia dalam seutuhnya. Karena yang dicari bukanlah posisi di grafik, melainkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan sejahtera bagi semuanya. (*)