TRIBUNNEWS.COM - Pengalaman perang Rusia-Ukraina dinilai menyimpan pelajaran strategis yang perlu diantisipasi Indonesia, terutama terkait potensi konflik proksi di wilayah yang memiliki nilai geopolitik tinggi.
Guru Besar St. Petersburg State University, Prof Connie Rahakundini Bakrie, mengingatkan Papua sangat mungkin mengalami proses yang ia sebut sebagai "Ukrainisasi" apabila Indonesia tidak berhati-hati menghadapi dinamika geopolitik global.
Peringatan itu disampaikan Connie saat berbincang dengan Refly Harun dalam podcast yang membahas perkembangan perang Rusia-Ukraina dan implikasinya terhadap Indonesia.
"Indonesia kalau kita tidak hati-hati, bisa saja Papua satu hari jadi proksi. Sangat mungkin Papua itu di-Ukrainisasikan," kata Connie dikutip dari YouTube Refly Harun, pada Rabu (26/8/2026).
Istilah tersebut digunakan Connie untuk menggambarkan kemungkinan suatu wilayah menjadi arena kepentingan kekuatan eksternal, sebagaimana Ukraina yang ia nilai telah menjadi bagian dari pertarungan kepentingan lebih besar antara Rusia dan negara-negara Barat.
Connie menempatkan pengalaman Rusia dalam menghadapi konflik Ukraina sebagai pelajaran bagi Indonesia. Ia menilai Indonesia perlu membaca sejak awal potensi penggunaan isu domestik dan wilayah strategis sebagai instrumen proxy war.
Ancaman serupa, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan Papua. Posisi geografis Indonesia juga menghadirkan titik strategis lain yang berpotensi menjadi arena persaingan kekuatan besar, salah satunya Selat Malaka.
Selat Malaka dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam perebutan kepentingan geopolitik global karena menjadi salah satu jalur utama komunikasi dan perdagangan laut.
Connie mengaitkan situasi tersebut dengan Sea Lines of Communication (SLOC), yang disebutnya menjadi salah satu kepentingan strategis Amerika Serikat dalam Buku Putih Pertahanan 2026.
Baca juga: Kementerian Pertahanan Bantah Larangan Berjilbab bagi Kadet Putri Muslim Unhan
Indonesia, kata dia, perlu mencermati perkembangan tersebut karena Selat Malaka memiliki nilai strategis yang bahkan dinilainya lebih penting dibanding Selat Hormuz dalam konteks kepentingan Indonesia.
"Selat Malaka ini menurut saya kalau kita enggak hati-hati atau enggak pintar-pintar, kita either diakali atau dipermainkan secara proksi," ujar Connie.
Ia mencontohkan meningkatnya kepentingan negara besar terhadap jalur laut strategis, termasuk permintaan blanket clearance/flight dan aktivitas kapal perang yang berkaitan dengan kepentingan energi.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar kepentingan eksternal tidak berkembang menjadi tekanan terhadap kedaulatan dan penguasaan jalur strategis Indonesia.
Connie mendorong negara-negara yang berbatasan dengan selat atau memiliki kepentingan langsung terhadap jalur tersebut (riparian states) memperkuat kerja sama.
"Negara-negara yang punya selat ini, penguasa selat ini betul-betul udah saling berpadu menjaga selatnya, enggak boleh orang luar masuk," katanya.
Kewaspadaan tersebut tidak berhenti pada Selat Malaka. Connie juga mengingatkan Indonesia memiliki sejumlah jalur strategis lain, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengamanan jalur-jalur tersebut memiliki dimensi pertahanan, ekonomi, sekaligus geopolitik.
Dalam konteks itu, Connie menilai Indonesia perlu memperkuat koordinasi dengan negara-negara kawasan agar jalur strategis tersebut tidak mudah dimanfaatkan sebagai instrumen persaingan kekuatan besar.
Ia juga mengkritik kecenderungan Indonesia yang dinilainya terlalu inward looking ketika dinamika geopolitik justru bergerak semakin cepat di luar negeri.
"Indonesia ini sekarang kayaknya sangat inward looking," ujar Connie.
(*)
