TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) Gregory Meeks mendesak Presiden Donald Trump turun tangan untuk menghentikan rencana pemerintah Israel membangun lebih dari 1.200 unit permukiman di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki.

Meeks, anggota senior Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, mengatakan dirinya “sangat prihatin” atas keputusan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian dalam proyek permukiman E1.

“Hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal,” kata Meeks dalam sebuah pernyataan pada Selasa (25/8/2026).

Menurut Meeks, pemerintahan AS dari kedua partai selama beberapa dekade telah mengakui konsekuensi berbahaya dari pembangunan permukiman di kawasan tersebut.

Ia mengatakan pembangunan di E1 dapat semakin memecah wilayah Tepi Barat, memisahkan Yerusalem Timur dari pusat-pusat populasi Palestina, serta secara serius melemahkan kelayakan terbentuknya negara Palestina di masa depan, mengutip Anadolu Agency, Rabu (26/8/2026).

Meeks menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak memiliki negara sendiri yang layak.

Di sisi lain, menurutnya, warga Israel juga berhak mendapatkan keamanan berkelanjutan dan masa depan yang terbebas dari konflik tanpa akhir.

Ia memperingatkan bahwa perluasan permukiman dapat membuat upaya mewujudkan solusi dua negara melalui perundingan menjadi “semakin mustahil”.

Selain itu, langkah tersebut dinilai berisiko semakin mengisolasi Israel di tingkat internasional dan melemahkan dukungan terhadap negara itu di AS.

Meeks kemudian meminta Trump menyampaikan secara tegas kepada Netanyahu bahwa Washington tidak akan menerima kelanjutan rencana pembangunan permukiman di E1.

“Presiden Trump harus menegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika E1 dilanjutkan dan harus menuntut agar rencana tersebut segera dihentikan serta tidak ada langkah lebih lanjut menuju pembangunan,” kata Meeks.

(*)