TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Sebanyak 20 desa di 5 kecamatan Mamuju Tengah, Sulawesi barat dilanda kekeringan, dampak musim kemarau berkepanjangan.

Sumur-sumur warga mulai mengering, lahan pertanian meretak, sementara risiko kebakaran rumah dan lahan mengintai setiap saat.

Baca juga: Anak Guru Agama di Tapalang Barat Diduga Lecehkan Adik Kelas, Video Disebar

Baca juga: 2 Hektare Lahan di Rangas Mamuju Terbakar, Damkar Gabungan Kerahkan 5 Armada

Di tengah situasi kritis ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengambil langkah cepat dengan melesat ke Jakarta. 

Rombongan Pemkab Mateng menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/8/2026) untuk memastikan penanganan bencana tidak berjalan setengah hati.

Rombongan dipimpin langsung Bupati Arsal Aras, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Litha Febriani, serta jajaran Kepala Bapperida dan Staf Ahli Bidang Ekonomi. 

Mereka kompak membawa segudang data lapangan sebagai dasar pijakan darurat.

Di hadapan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bupati Arsal Aras membeberkan fakta-fakta mengkhawatirkan. 

Sepanjang Januari hingga Mei 2026 saja, tercatat 13 peristiwa kebakaran yang merugikan masyarakat hingga Rp555 juta. 

Belum lagi ancaman gagal panen membayangi para petani dan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat debu serta udara panas kering.

"Ini bukan sekadar prakiraan cuaca. Ini darurat kemanusiaan. Langkah kami sudah tegas dengan menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan lewat Keputusan Bupati Nomor 652 Tahun 2026," tegas Bupati Arsal dikonfirmasi awak media, Rabu (26/8/2026).

Sekda Mateng, Litha Febriani, turut tampil untuk memperjuangkan kepentingan warga di Bumi Lalla' Tassisara'. 

Menurut Litha, bantuan sesaat memang penting, tetapi yang lebih fundamental adalah memperkuat kelembagaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Sekda menegaskan bahwa ketika darurat datang, kecepatan adalah segalanya. 

Karena itu, penguatan kelembagaan Satpol PP dan Damkar menjadi harga mati.

"Kami butuh peningkatan kapasitas, pelatihan, dan peralatan yang mumpuni agar saat kebakaran atau bencana menerjang, respons kami tidak terlambat," ujar Litha Febriani.

Ia menekankan bahwa kolaborasi pusat dan daerah mutlak diperlukan. 

Sekda berharap Kemendagri tidak hanya mengucurkan anggaran, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja aparatur kebencanaan agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim ekstrem yang kian tidak menentu.

Menurut Sekda, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyambut baik langkah progresif Pemkab Mateng. 

Apresiasi tinggi diberikan karena Mateng dinilai cepat dalam menetapkan status darurat dan membentuk Satgas Penanganan Bencana secara terstruktur.

Dirjen pun berkomitmen untuk mengakselerasi dukungan kebijakan serta pendampingan teknis, khususnya dalam penguatan kapasitas Satpol PP dan pemadam kebakaran di daerah rawan bencana.

Sekda Litha Febriani meyakini bahwa sinergi yang terbangun hari ini akan melahirkan solusi nyata bagi warga Mamuju Tengah.

"Kami kembali ke Mateng dengan harapan baru, bahwa kita tidak sendirian menghadapi ganasnya El Nino ini," tutupnya.(*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugerah