POSBELITUNG.CO - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, secara tegas membantah tudingan bahwa gerakan kelompoknya ditunggangi oleh Geng Solo.

Aktivis vokal asal Pati ini memastikan aksi pemberangkatan massa menuju Jakarta murni merupakan aspirasi dan gerakan independen dari masyarakat bawah.

Sebelum tiba di lokasi aksi, rombongan yang bertolak menggunakan bus tersebut bahkan sempat menumpang menginap di kediaman keluarga mendiang Gus Dur.

"Perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak ada ya tunggang-tunggangan, kita dibekingi geng Solo, kita dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung," tegasnya, kepada wartawan di depan Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Ia juga menyatakan AMPB tidak berafiliasi dengan aliansi yang mengatasnamakan masyarakat Pati dan sebelumnya pernah menggelar aksi di Gedung DPR RI.

Menurut Botok, AMPB selama ini menggelar aksi di Kabupaten Pati, termasuk di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pati.

"Kita tidak kenal dengan mereka, karena selama aksi di Pati mulai 13 Agustus sampai sekarang tidak pernah melihat mereka membuat aksi. (Mereka) bukan bagian dari AMPB," ujar Botok.

Lima Bus Massa Pati Berangkat ke Jakarta

Botok menyebut lima bus yang membawa warga Pati dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu (26/8/2026) siang dan tiba pada malam hari.

"Saat ini terkait demo tinggal eksekusi, kita sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia lah, di berbagai daerah. Dari Pati itu 5 bus ya. Nanti jam 1 siang berangkat," kata Botok.

Ia mengatakan, rombongan tersebut belum memiliki tempat untuk beristirahat setelah tiba di Jakarta.

Sebelumnya, sebagian massa yang telah tiba di Jakarta sempat beristirahat di rumah keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tidur kemarin kita istirahat di rumahnya keluarga Gus Dur ya, di Ciganjur. Terus karena pagi tadi keluarga Gus Dur ada perjalanan ke Jombang menghadiri Muktamar NU, akhirnya kita juga enggak enak, akhirnya kita nanti cari tempat yang lain lah," ungkapnya.

Terkait kebutuhan logistik dan biaya keberangkatan, Botok mengatakan pendanaan berasal dari urunan warga Pati dan donasi dari sejumlah pihak.

Bawa Dua Tuntutan

AMPB menyatakan aksi pada Kamis (27/8/2026) akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto.

Massa membawa dua tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Botok menegaskan aksi tersebut tidak membawa tuntutan politik untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Kalau misal-misalnya ada (isu) itu, bukan dari AMPB," ucap Botok.

Dalam kesempatan lain pada Rabu (26/8/2026), Botok juga menyatakan aksi AMPB akan berlangsung damai.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” kata Botok saat ditemui di Jakarta.

Ia mengatakan AMPB sebelumnya telah menyampaikan aspirasi serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus.

Salah satu tuntutannya adalah agar DPRD Kabupaten Pati mengusulkan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kita datang ke DPR RI untuk memberi masukan agar segera disahkan RUU tersebut,” katanya.

Botok mengatakan kedatangan warga Pati ke Jakarta juga berkaitan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai perlunya masukan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Kemarin Puan Maharani di medsos menyampaikan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut," jelasnya.

Botok Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Jaya

Di tengah persiapan aksi, Botok dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/8/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penggalangan donasi yang disebut digunakan untuk mendukung aksi pada Kamis (27/8/2026).

Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, membenarkan bahwa Botok telah menerima surat panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya.

"Sudah (diterima surat panggilan)," kata Vander saat dikonfirmasi.

Namun, Vander belum memastikan apakah Botok akan memenuhi panggilan tersebut.

"Nanti kami dari Tim Advokasi akan memberikan pernyataan terkait hal tersebut," ujar dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta mengonfirmasi penggunaan uang hasil donasi.

"Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelidikan tentang donasi yang akan dilakukan, tujuannya adalah terkait apa donasi tersebut. Makanya koordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial," ujar Budi, Senin (24/8/2026).

Budi juga meluruskan informasi mengenai rekening Botok.

Menurut dia, rekening tersebut tidak diblokir, melainkan dilakukan penundaan transaksi dalam rangka penyelidikan.

"Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi," kata Budi.

Ia menjelaskan saldo tetap berada di rekening pemilik dan dapat digunakan setelah proses penundaan transaksi selama lima hari kerja.

Hal tersebut, kata Budi, mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah lima hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi, ini dikembalikan kepada si pemilik," ujar Kabid Humas.

Sebelumnya, Botok menyebut rekeningnya mengalami pemblokiran.

Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu (22/8/2026), ia memperlihatkan saldo yang disebut tidak dapat digunakan.

"Rekening saya, uang pribadi saya, dan uang donasi dari teman-teman, totalnya Rp 80,9 juta diblokir. Ada buktinya ini," ungkap Botok sambil menunjukkan saldo terblokir di aplikasi mobile banking miliknya, Sabtu (22/08/2026).

Saat ditanya kembali mengenai status rekening tersebut pada Rabu (26/8/2026), Botok tidak memberikan jawaban dan menyerahkan persoalan itu kepada tim advokasinya.

Bantuan Logistik dari Warga Jakarta

Persiapan aksi juga mendapat dukungan logistik dari sejumlah pihak.

Salah satunya Bana, warga Jakarta, yang menyerahkan bantuan logistik kepada warga Pati pada Rabu (26/8/2026).

Bana mengatakan bantuan tersebut diberikan menggunakan uang pribadinya.

"Logistik ini saya berikan dari pribadi, enggak ada bantuan dari siapapun," kata Bana.

Ia menyebut bantuan diberikan karena merasa prihatin dengan kondisi negara serta sebagai bentuk dukungan terhadap warga Pati yang akan menyampaikan aspirasi.

"Alasannya bentuk prihatin sama negara dan respek sama teman-teman Pati dan membantu aksi mereka," ujarnya.

Bana juga mengatakan bantuan tersebut tidak membebani keuangannya.

"Untuk aksi ini sebagai pribadi saya tidak sama sekali mengganggu, karena ini bentuk perlawanan dan mendukung aksi ini," tutur Bana.

Aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026), dijadwalkan diikuti sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah dengan tuntutan masing-masing.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi jalannya aksi.

Pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI juga dapat dilakukan sesuai situasi di lapangan. (Sumber : Tribunnews)