Grid.ID – Demo 27 Agustus di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) besok rencananya bakal diikuti oleh mahasiswa serta sejumlah aliansi masyarakat. Namun, terdapat perbedaan tuntutan yang disuarakan masing-masing kelompok.

Setidaknya tiga aliansi masyarakat yang akan mengikuti demo 27 Agustus. Yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Mereka mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

Mengutip Kompas.com pada Senin (24/8/2026), masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dengan membawa dua tuntutan. Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan tuntutan tersebut yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati bagi koruptor.

Warga Pati sendiri dijadwalkan mulai berdatangan ke Jakarta pada Rabu (26/8/2026). Namun, sebagian dari mereka bahkan telah tiba di Jakarta dan sementara beristirahat di rumah aman.

Lantas, apa saja tuntutan yang disuarakan dalam demo 27 Agustus? Aliansi GERAM membawa 10 tuntutan rakyat dalam aksi besok, mulai dari adili Prabowo-Gibran hingga sita seluruh aset koruptor. Berikut daftarnya:

1. Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.

2. Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.

3. Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.

4. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.

5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.

6. Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.

7. Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.

8. Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.

9. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.

10. Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

RMP4 Suarakan Dukungan untuk Prabowo

Akan tetapi, tidak semua aliansi masyarakat yang ikut demo 27 Agustus mengusung tuntutan yang serupa. Pasalnya, ada juga kelompok yang menyuarakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto, yakni Relawan Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Melansir Tribunnews, RMP4 diketahui berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Koordinator RMP4 Ali mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan tiket keberangkatan bagi masyarakat Bangkalan yang akan mengikuti aksi di Jakarta.

Massa yang akan berangkat disebut berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Di antaranya tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir hingga sales.

“Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kami akan ke Jakarta menggelar aksi damai,” kata Ali, dikutip dari Tribunnews pada Rabu (26/8/2026).

Salah satu program pemerintah yang secara khusus mendapat dukungan RMP4 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program MBG memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi untuk anak-anak.

Meski mendukung keberlanjutan program MBG, RMP4 tidak menutup mata terhadap pelaksanaannya yang belum sempurna. Ali menilai evaluasi tetap diperlukan, terutama terhadap sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya perlu diperbaiki.