SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Enam hari menjelang berakhirnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Prabumulih, masih terdapat sekitar 18 persen masyarakat dan pelaku usaha yang belum berhasil didata.

Data tersebut sebagian besar merupakan masyarakat yang memiliki kelas ekonomi menengah ke atas, misalnya pemilik usaha di rumah toko (ruko) dan usaha di bidang kesehatan dan sejumlah pejabat serta lainnya.

Kepala BPS Prabumulih Jupni Amnus, S.E., M.M. ketika diwawancarai Sripoku.com mengatakan hingga Rabu (26/8/2026), progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 82 persen.

Jupni mengatakan, belum tercapainya pendataan secara keseluruhan disebabkan sejumlah kendala yang ditemui petugas di lapangan. 

Selain calon responden tidak berada di lokasi saat petugas datang, terdapat pula masyarakat maupun pelaku usaha yang belum bersedia memberikan data yang dibutuhkan.

"Alasan tidak ada di rumah saat pendataan dan ada yang belum bersedia didata. Yang banyak ini ekonomi menengah ke atas," ungkap Jupni kepada wartawan.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Sumsel Capai 81 Persen, Tekankan Pendekatan Persuasif bagi Responden

Jupni Amnus mengatakan, penolakan tersebut antara lain ditemukan pada sejumlah pelaku usaha yang berada di kawasan Jalan Sudirman Kota Prabumulih. 

Beberapa jenis usaha yang belum bersedia memberikan data di antaranya apotek dan klinik kecantikan.

Bukan hanya pelaku usaha, BPS juga masih menemukan sejumlah masyarakat yang belum dapat didata. 

Bahkan, Jupni menyebut terdapat sejumlah oknum pejabat yang sampai saat ini belum berhasil memberikan data kepada petugas sensus.

Jupni menjelaskan, alasan masyarakat maupun pelaku usaha belum memberikan data cukup beragam, ada yang tengah sibuk sehingga tidak dapat melayani petugas ketika datang dan ada pula yang meminta petugas kembali pada waktu berbeda karena masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memberikan informasi. 

"Tidak seluruh calon responden menyampaikan alasan secara jelas kepada petugas, ada juga yang alasannya nanti dan nanti," bebernya. 

Untuk mengejar kekurangan sekitar 18 persen pendataan tersebut, BPS Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih terus berkoordinasi menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang hingga kini belum berhasil ditemui.

Jupni menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Prabumulih terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu BPS, terutama dalam menjangkau responden yang sulit ditemui secara langsung oleh petugas.

Baca juga: BPS OKI Lakukan Sensus Ekonomi ke Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kayuagung

"Kalau dukungan pemerintah daerah alhamdulillah sangat besar. Pak Wali Kota terus membackup kegiatan ini sejak awal dengan memerintahkan camat, lurah, RT dan RW untuk ikut mendampingi petugas," jelas Jupni.

Dengan adanya pendampingan tersebut, BPS berharap masyarakat yang sebelumnya sulit ditemui dapat lebih terbuka dan memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pendataan.

Pendekatan melalui pemerintah kecamatan, kelurahan, desa hingga RT dan RW dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

Terlebih, masih terdapat kekhawatiran sebagian pelaku usaha maupun masyarakat mengenai penggunaan data yang diberikan kepada petugas sensus.

Karena itu, Jupni kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.

Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan pemetaan kondisi perekonomian, bukan untuk mengejar atau memeriksa kewajiban pajak masyarakat maupun pelaku usaha.

"Sensus ekonomi ini tidak ada keterkaitan dengan persoalan pajak. Data OSS perusahaan yang didata sangat dirahasiakan, termasuk juga dengan omzet dan aset yang dimiliki perusahaan," tegasnya.

Lebih lanjut Jupni, informasi mengenai perusahaan, termasuk data yang berkaitan dengan OSS, omzet dan aset, memiliki ketentuan kerahasiaan. 

Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa data yang diberikan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan di luar tujuan pendataan statistik.

Baca juga: BPS OKI Lakukan Sensus Ekonomi ke Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kayuagung

Menurut Jupni, kelengkapan data sangat penting karena hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi gambaran mengenai kondisi perekonomian secara lebih menyeluruh. 

Data tersebut akan memberikan potret ekonomi makro berdasarkan subsektor. "Sensus ekonomi ini hasil akhirnya adalah potret ekonomi makro per subsektor," bebernya.

Potret tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kondisi dunia usaha di Kota Prabumulih. 

Data yang terkumpul juga menjadi bagian penting dalam melihat kondisi perekonomian secara nasional.

Meski masih terdapat sekitar 18 persen data yang belum berhasil dikumpulkan, Jupni tidak melihat kondisi tersebut sebagai hambatan yang tidak dapat diselesaikan.

Ia menyebut persoalan yang dihadapi petugas saat ini sebagai tantangan untuk menuntaskan seluruh rangkaian pendataan.

BPS bersama Pemerintah Kota Prabumulih akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang belum berhasil didata. 

Upaya tersebut dilakukan agar target pendataan dapat dicapai hingga 100 persen sebelum masa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berakhir.

"Ini tantangan bagi kami untuk menuntaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Mudah-mudahan dengan dukungan semua masyarakat, pelaku usaha yang belum didata akan melaporkan untuk didata," harapnya.

Jupni juga mengajak masyarakat, terutama pelaku usaha yang belum didatangi petugas atau belum sempat memberikan informasi, agar tidak ragu membuka diri dan memberikan kesempatan kepada petugas melakukan pendataan.

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kerja petugas BPS.

Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting untuk menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas.

Semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi, semakin lengkap pula gambaran aktivitas ekonomi yang dapat disusun. Dengan demikian, hasil sensus diharapkan mampu memberikan potre