SURYA.CO.ID SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus mencari cara kreatif untuk menjaga pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga di tengah keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap sejumlah strategi yang ditempuh Pemkot Surabaya, mulai dari memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha hingga mengoptimalkan digitalisasi pendapatan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan publik dan program pengentasan kemiskinan tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Hal itu disampaikan Eri dalam penyampaian pertanggungjawaban dan rapat perubahan APBD 2026 di DPRD Surabaya, Rabu (26/8/2026).
Baca juga: Dari Sidoarjo ke Paris Fashion Week, Acapcop Bawa Tas dan Dompet Kulit ke Panggung Dunia
Dalam kesempatan tersebut, Eri menyebut angka kemiskinan di Surabaya saat ini berhasil ditekan hingga 3,56 persen. Angka pengangguran di kota terbesar kedua di Indonesia itu juga disebut terus mengalami penurunan.
"Pengusaha harus menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang butuh pendidikan," kata Eri dalam sidang paripurna di DPRD Surabaya terkait perubahan APBD 2206.
Sidang yang dipimpin Laila Mufidah itu menjadi momentum bagi Eri menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus strategi pemerintah kota menghadapi efisiensi anggaran.
Eri menegaskan pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Apalagi, Surabaya menghadapi penurunan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 678 miliar.
Baca juga: Potret H-1 Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
"Uang APBD tidak akan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan. Kalau kita ingin Surabaya sejahtera, dibutuhkan persaudaraan dan gotong royong," ujar Eri yang disambut tepuk tangan anggota dewan.
Karena itu, Pemkot Surabaya juga berupaya melibatkan pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Eri mendorong pengusaha menunaikan kewajiban sosial melalui zakat maupun persepuluhan bagi umat Kristen.
Kolaborasi tersebut telah diarahkan untuk mendukung berbagai program sosial dan pendidikan. Salah satunya melalui penyaluran beasiswa senilai Rp 30 miliar kepada 153 anak di kelompok tertentu.
Pemkot juga memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi warga miskin tetap berjalan melalui dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
Selain menggandeng masyarakat dan pelaku usaha, Pemkot Surabaya mengoptimalkan teknologi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya melalui digitalisasi layanan parkir nontunai. Sistem ini dinilai memberikan hasil nyata karena transaksi tercatat secara digital dan potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan.
Eri Cahyadi memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem tersebut. Di kawasan Tanjung Anom, parkir digital yang dijaga secara mandiri menggunakan mesin portal mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 2 juta per hari untuk setiap titik.
Hasil lebih tinggi tercatat di lokasi Car Free Day (CFD). Dalam waktu singkat, satu titik parkir digital disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 4 juta.
"Kita terus sosialisasikan agar semua beralih ke nontunai. Optimaloasi ini yang harus terus kita tingkatkan. Kalau digitalisasi ini sudah diterapkan sepenuhnya di 1.300 titik parkir di Surabaya," tegas Eri.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menilai kreativitas Pemkot mampu menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah ketika dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
DPRD Surabaya juga menyatakan komitmennya mengawal perluasan digitalisasi agar potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan.
"Kita terus mendukung digitalisasi sistem parkir. Tidak hanya parkir, digitalisasi harus juga dilakukan di sektor pendapatan lain, misalnya pajak rumah makan dan hotel," kata Kaji Ipuk, sapaan Syaifuddin.
