TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kabut asap mulai menebal di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Kondisi ini mendapat perhatian Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi sektor ekonomi, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, ketahanan pangan hingga pariwisata yang mengingatkan petani agar tidak membakar lahan saat membersihkan ladang.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, mengatakan pembakaran lahan untuk membersihkan area pertanian sebaiknya ditinggalkan.
Menurutnya, sisa tanaman dan rumput di lahan bisa dicincang atau dibiarkan membusuk sehingga menjadi pupuk alami.
"Kita berharap kepada para petani, dalam rangka membersihkan ladang-ladangnya, jangan dibakar. Misalnya dicincang, dilepaskan, itu kan menjadi pupuk yang sangat bagus buat para petani," kata Khairuddin kepada TribunPadang.com usai pembahasan Raperda di DPRD Sumbar, Rabu (26/8/2026).
Baca juga: Kabut Asap Kiriman Bikin Kualitas Udara di Dharmasraya Tak Sehat, Pemkab Bagikan Ribuan Masker
Khairuddin menilai cara membakar lahan memang terlihat lebih cepat dan praktis.
Namun, dampaknya dapat merugikan masyarakat karena asap hasil pembakaran berpotensi mencemari udara dan mengganggu kesehatan.
"Tidak usah kita langsung instan, akan mengakibatkan banyak pencemaran udara, penyakit-penyakit ISPA yang dihasilkan dari asap-asap pembakaran ini," ujarnya.
Dia meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi pembakaran.
Upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting.
Khairuddin mendorong aparat penegak hukum ikut turun ke tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman secara persuasif mengenai dampak pembakaran lahan.
"Kita mohon juga kepada aparat hukum supaya mendatangi masyarakat secara persuasif menyampaikan sosialisasi," katanya.
Baca juga: BPBD Padang Pastikan 38 Sirine EWS Tsunami dan Banjir Berfungsi 100 Persen
Menurutnya, edukasi mengenai larangan dan dampak pembakaran lahan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat hingga wali nagari.
DPRD Sumbar menurutnya juga memiliki peran untuk ikut menyosialisasikan bahaya pembakaran lahan kepada masyarakat.
"Ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi juga pemerintah daerah mulai dari bupati, camat sampai wali nagari, tentunya dan juga dari DPRD tentu menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan ini akan berakibat buruk, terutama bagi kesehatan," ujarnya.
Kondisi tersebut terjadi setelah wilayah itu dilaporkan tidak diguyur hujan selama sekitar dua pekan.
BPBD Sumatera Barat kini bersiap mengirimkan masker ke Dharmasraya untuk mengantisipasi jika kabut asap mulai mengganggu kesehatan warga.
Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan peningkatan ketebalan kabut asap juga dilaporkan terjadi di Solok Selatan dan Sijunjung.
Baca juga: Update Kondisi Kabut Asap di Padang, Pemko Siagakan Puskesmas dan Keluarkan Himbauan
"Mulai dari dua hari yang lampau terjadi peningkatan kabut asap terutama di Dharmasraya, kemudian Solok Selatan, dan juga tadi dilaporkan di Sijunjung," kata Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2026).
Menurut Ilham, kondisi paling menonjol terjadi di Dharmasraya. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD, wilayah tersebut sudah sekitar dua pekan tidak turun hujan.
"Di Dharmasraya memang hari tanpa hujannya agak panjang. Terakhir dua minggu yang lampau terjadi hujan dan dari informasi yang kita terima ini sudah tidak hujan-hujan lagi," ujarnya.
Meski kabut asap mulai menebal, BPBD Sumbar belum menerima data lengkap mengenai kualitas udara di wilayah terdampak.
Pemerintah masih memastikan apakah kondisi udara sudah mengganggu kesehatan atau masih berada dalam ambang batas normal.
BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan Pemkab Dharmasraya untuk menyiapkan bantuan masker.
Baca juga: Ungkap Identitas Kerangka Manusia di Agam, RS Bhayangkara Kirim Sampel DNA ke Jakarta
"Kita sudah koordinasi dengan Dharmasraya, mudah-mudahan hari ini bisa kita kirimkan masker ke Dharmasraya," katanya.
Ilham mengatakan jumlah masker yang akan dikirim masih dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.
Jika kabut asap semakin tebal dan berdampak terhadap kesehatan, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker.
"Kalau memang terjadi peningkatan dan kabut asap itu membahayakan atau mengganggu kesehatan, tentu kita imbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan," katanya.
Terkait sumber asap, BPBD Sumbar menduga kabut asap berkaitan dengan kondisi di wilayah provinsi tetangga. Sebab, berdasarkan pemantauan di Sumbar, belum ditemukan titik api.
"Kalau titik panasnya banyak, tapi titik apinya belum terdeteksi," ujar Ilham.(*)
