SRIPOKU.COM, MURATARA – Mapolres Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) didemo puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat, Rabu (26/8/2026).

Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) menindak tegas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku yang dinilai melakukan perusakan lingkungan.

Koordinator Aksi Yongki meminta polisi menangkap pelaku perusak lingkungan dan ia meminta ketegasan penegak hukum terhadap PETI ilegal di Muratara.

"Stop tambang ilegal, bukan untuk keuntungan sesaat, tetapi dampaknya akan dirasakan di kemudian hari,” ungkapnya pada wartawan.

Baca juga: Sempat Mendadak Ramai Diserbu Warga, Aktivitas Tambang Emas di Sungai Ogan OKU Kini Mendadak Sepi

Sebelumnya, APH telah melakukan sejumlah langkah penindakan terhadap aktivitas PETI. 

Bahkan, Bupati dan Wakil Bupati Muratara juga telah turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat bukan semata-mata mengenai keberadaan Satgas PETI. 

Namun, bagaimana proses penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dapat terus berjalan secara konsisten.

Aksi berlangsung secara damai. 

Masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata serta penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas PETI di Muratara

Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan mendukung aspirasi masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga: Nasib 26 WN Cina yang Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Pangdam Tanjungpura Sebut Ini!

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satgas PETI sebagai bagian dari upaya penanganan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Muratara.

“Apa yang disampaikan para massa aksi, pihaknya akan ikut mendukung dan akan berkoordinasi dengan Satgas PETI. Pasti kita akan mendukung terhadap permintaan dari masyarakat,” ucap Kapolres.

Menurutnya, persoalan PETI bukan hanya menyangkut penegakan hukum. 

Namun, ada sejumlah hal lain yang juga harus diperhitungkan, terutama mencari solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.

Rendy mengaku, banyak pihak yang harus dilibatkan untuk mengatasi persoalan PETI.

Menurutnya, seluruh pihak harus berkolaborasi agar penanganan aktivitas pertambangan ilegal dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri, artinya kita butuh dukungan dari pihak lain. Karena dalam permasalahan ini harus berkolaborasi lintas sektor mengingat kondisi yang ada,” ujarnya.