TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemimpin politik terus bermunculan, tetapi negarawan semakin sulit ditemukan.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu wajah krisis kepemimpinan Indonesia, hilangnya figur yang memiliki legitimasi moral dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Ketua Forum Dosen, Adi Suryadi Culla menegaskan krisis kepemimpinan yang terjadi bukan berarti Indonesia kekurangan sosok yang menduduki posisi sebagai pemimpin.

Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada semakin tergerusnya figur yang mampu menjadi teladan.

Lebih jauh, memiliki legitimasi moral untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Banyak tantangan yang pasti dihadapi bangsa dalam membangun dirinya, salah satunya paling serius kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemimpinnya, kata Adi Suryadi Culla dalam diskusi Forum Dosen bertajuk 'Asa Untuk Negeri di Tengah Krisis Kepemimpinan' yang disiarkan langsung melalui YouTube Tribun Timur, Rabu (26/8/2026).

"Lebih jelasnya krisis kepemimpinan, tidak berarti kita kekurangan pemimpin. Dalam pemilu baik legislatif, pilpres serta pilkada dari segala level bahkan di organisasi social pun banyak sekali pemimpin. Namun menjadi soal tergerusnya figure kepemimpinan yang diteladani yang berbasis legitimasi moral, mementingkan kepentingan bangsa dan negara," tambahnya.

Ia melihat persoalan tersebut telah berkembang menjadi krisis kepemimpinan yang bersifat multidimensi.

Bahkan, Adi Culla menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang lebih mendalam, yakni semakin langkanya sosok negarawan.

"Kita mengalami krisis kepemimpinan multidimensi, kini rasanya kita mengalami krisis negarawan. Lebih banyak mengandalkan para pemimpin dari pranata pemerintahan yang bercorak politisi. Bukan berarti politisi tidak bisa jadi negarawan, yang terjadi lebih banya tidak bisa jadi negawaran. Negawarawan jadi sosok langka, sementara politisi melimpah," kata Dosen FISIP Unhas ini.

Menurutnya, perbedaan antara politisi dan negarawan lebih mendasar berada pada orientasi ketika seseorang berada dalam ruang kekuasaan.

Politisi cenderung membawa kepentingan yang lebih terbatas.

Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun kelompok politik yang menjadi basis dukungannya.

Sementara itu, negarawan memiliki orientasi yang lebih luas.

Kekuasaan diarahkan pada kepentingan publik dan kemaslahatan bangsa.

"Politisi mementingkan diri sendiri, keluarga, golongan dan kelompok. Ini kategori teoritis. Sementara negawarawan meletakkan idealisme dan prinsip republikanisme dalam kepentingn publik. Politisi berorientasi partisan, sementara negawarawan berorientasi kemaslahatan bangsa," jelasnya.

Karena itu, perbaikan kepemimpinan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti figur atau mengubah sistem secara parsial.

Ia melihat perubahan dapat berlangsung melalui perubahan sistem secara menyeluruh.

"Ada satu disebut konsep habitus, konsep strukturasi. perubahan itu bisa muncul dari sistem berupa revolusi. Bisa muncul dari perubahan bertahap yaitu reformasi. Atau bisa muncul dari keduanya dari sistem dan manusia," ujar Adi Suryadi Culla.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah menemukan titik temu antara perubahan sistem dengan perubahan perilaku manusia.

"Butuh titik temu antara perilaku dengan sistem, antara budaya, moralitas dan struktur. Perubahan itu jadi tantangan kita kedepan," lanjutnya.

Baginya, Indonesia kini butuh melahirkan kembali sosok negawarawan.(*)