Oleh:  M Qasim Mathar
Cendekiawan Muslim

TRIBUN-TIMUR.COM - Krisis kepemimpinan ialah keadaan ketika seorang pemimpin atau dalam konteks bernegara, pemerintahan tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, sehingga arah, kepercayaan, ketertiban, dan pencapaian tujuan bernegara berbangsa terganggu.

Beberapa cirinya antara lain: kehilangan kepercayaan dari bawahan atau masyarakat. Tidak jelasnya arah dan tujuan yang hendak dicapai. Lemah dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi masalah keruwetan. Konflik internal yang tidak mampu diselesaikan. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan pemimpin.

Judul diskusi Forum Dosen (Fordos) pada hari Rabu 26 Agustus di Tribun Timur sudah menegaskan, sedang terjadi krisis kepemimpinan saat ini.

Kepemimpinan presiden Prabowo sedang dalam krisis. Tentu saja, juga pemerintahannya. Tak terkecuali, krisis telah melanda pula bidang kekuasaan lainnya yakni, legislatif dan yudikatif.

Multi krisis kepemimpinan dan kekuasaan itu terlihat jelas pada masalah⊃2;, misalnya: ijazah Jokowi, MBG, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, Universitas RI, pembelahan gerakan mahasiswa, pemandulan akademik universitas meliputi rektor⊃2; dan profesor⊃2;nya, dan lain⊃2;, yang di antaranya sudah tahunan dibincangdebatkan oleh banyak kalangan.

Melalui WAG, Prof. Laode Syarif, mengirim informasi berikut: "Akan diundangkan DESEMBER tapi ISINYA DISEMBUNYIKAN DARI MASYARAKAT" Kayaknya perlu kita MINTA DRAFT TERAKHIR karena saya dengar bahwa Pasal tentang UNEXPLAINED WEALTH (harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya) TELAH DIHILANGKAN dari DRAFT." Yang dimaksud ialah draft Undang-Undang Perampasan Aset (UUPA), yang pada 2009, PPATK mulai menginisiasi RUU ini dan menyerahkannya kepada Presiden SBY untuk dibahas, namun hingga saat ini belum disahkan. 

Kalau draftnya sudah siap, kenapa harus menunggu bulan Desember. Sungguhkah DPR yakin untuk mensahkannya, atau ada rasa kuatir, UUPA itu bagai "senjata makan tuan"? Lalu, bukan mau, tapi beranikah Fordos meminta draft itu untuk didiskusikan pula di sini, di tempat ini, oleh Fordos dan Tribun Timur?

Multi krisis kepemimpinan bangsa ini sudah beberapa kali terjadi. Krisis-krisis itu kita selesaikan dengan menjatuhkan Bung Karno dengan kertas azimat Supersemar, melengserkan Pak Harto dengan Reformasi 1998, menghadang keberlanjutan Habibie sebagai presiden dengan MPR yang masih dikangkangi bau lama, Gus Dur dikeluarkan dari Istana dengan reformasi yang terlalu cepat kena virus kebablasan.

Pemimpin selanjutnya hingga SBY, belajar dari sejarah, mereka sangat hati⊃2; hingga pembangunan melambat. Bahkan di era SBY, wakilnya yaitu pak JK disebut "the real president". Sebenarnya "the real president" itu sudah tampak ketika di era ibu Mega, konflik Ambon dan Poso sangat mengganggu kepemimpinan nasional.

Era Jokowi, pembangunan dan pemerataannya kembali menderu. Namun, "the real president" tidak terdengar lagi, meskipun Pak JK sempat menjadi wapresnya Jokowi. Bahkan kini di saat diskusi Fardos sedang melihat krisis kepemimpinan sedang terjadi, Jokowi masih bergerak ke sana kemari, mencari celah jalan politik.

Mengamati itu semua, jalan revolusi dilihat sebagai jalan keluar dari multi krisis kepemimpinan saat ini. Bukan reformasi lagi.

Reformasi telah gagal menyejahterakan rakyat. Reformasi telah gagal mengawal legislatif dan yudikatif berfungsi maksimal.

Kini, eksekutif berhasil besar menggiring legislatif dan yufikatif untuk bersikap "sami'na wa atha'na", tunduk patuh kepada eksekutif. Tegasnya, rakyat tidak merasa ada legislatif dan yudikatif. Tentu, kalau revolusi itu terjadi sebelum Desember, UUPA sangat mungkin tidak disahkan!