TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kekuasaan dinilai dapat membawa seseorang melewati sejumlah tahapan.

Mulai dari mengejar kepentingan ekonomi hingga akhirnya mencapai tahap pengabdian sebagai seorang pemimpin.

Namun, tahapan tersebut tidak banyak terlihat dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.

Hal ini diungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki dalam Forum Dosen bertajuk 'Asa Untuk Negeri di Tengah Krisis Kepemimpinan' disiarkan langsung di kanal YouTube Tribun Timur, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, persoalan kepemimpinan bermula dari dorongan untuk mendapatkan kemakmuran ekonomi yang kemudian dapat berkembang menjadi upaya mempertahankan kekuasaan.

"Kalau dilihat dari tatanan kenegaraan kan yang pertama itu penguasa, zaman dulu orang ingin jadi penguasa karena ingin merebut sesuatu," kata Prof Marsuki.

"Sesuatu itu apa, itulah kemakmuran, ekonomi selalu. Jadi faktor utama timbulnya persoalan ingin mengejar kemakmuran bukan kesejahteraan. Kemakmuran itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang dia maksud," jelasnya.

Prof Marsuki menjelaskan, seorang pemimpin idealnya melewati tiga tahapan motivasi dalam perjalanan menuju kepemimpinan.

Tahap pertama adalah mengejar kepentingan material atau kemakmuran ekonomi. Setelah mencapai kemakmuran, seseorang kemudian masuk ke tahap membangun ideologi dan mempertahankan kekuasaan.

"Seseorang pemimpin tahapannya harus tiga motivasi. Pertama materialisme, mengejar kemakmuran ekonomi untuk kepentingan pribadinya. Setelah dia makmur biasanya masuk ke tahapan berikutnya membangun ideologi yang nanti bisa berkelanjutan. Kalau sudah berkuasa, dia makmur dia ingin memperpanjang riwayat kekuasaannya. Disitulah dia membangun ideologi baru dalam kekuasaannya. Ideologi bisa diterima sebagai suatu pendekatan yang agak positif. Dia jadi raja, sudah itu kemakmuran dibagi supaya masyarakat sejahtera tapi dia mau berkelanjutan," kata Prof Marsuki.

Menurutnya, tahapan terakhir adalah ketika seseorang tidak lagi menjadikan kekuasaan sebagai tujuan.

Pada tahap ini mulai menempatkan dirinya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

"Saat capai puncaknya itu dia jadi pemimpin. Dia sudah masuk pada kepentingan pengabdian. Jadi Pertama makmur untuk kekuasaan ekonomi, menjadi penguasa untuk melanggengkan, sampai puncaknya dia jadi pemimpin dan disitulah pengabdian terjadi," ujarnya.

Namun, Prof Marsuki menilai kondisi kepemimpinan saat ini belum sampai pada tahapan tersebut.

Ia bahkan menyebut lebih banyak sosok yang berada pada posisi sebagai penguasa dibandingkan pemimpin.

"Persoalan sekarang menurut saya tidak ada lagi pemimpin, yang ada penguasa yang sama di zaman jahiliyah," kata Dosen FEB Unhas ini.

Menurut Prof Marsuki, persoalan tersebut juga berkaitan dengan sistem politik yang memberikan masa kepemimpinan dalam periode relatif pendek.

Ia menilai masa jabatan lima tahun membuat seorang pemimpin tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai tahapan pengabdian yang menurutnya menjadi puncak kepemimpinan.

"Persoalan kita sebenarnya sistem, karena kepemimpinan negara ini hanya 5 tahun pendek kan, sehingga mereka tidak sampai sempat jadi pemimpin. Dari waktu ke waktu hanya jadi penguasa. Jadi segala cara dihalalkan untuk semua kepentingan," ujar Prof Marsuki.

Selain sistem, Prof Marsuki juga menyoroti posisi masyarakat dalam proses politik.

Menurutnya, persoalan memilih pemimpin tidak bisa semata-mata dibebankan kepada masyarakat.

Sebab terdapat kondisi yang membuat pilihan politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan material.

"Pertanyaannya siapa yang salah? apakah dia salah? kalau saya pemilih yang salah. pertanyaannya lagi apa salah pemilih? ya tidak juga karena ternyata pemilih dibayar untuk memilih," jelasnya.

Karena itu, ia menilai diperlukan pembenahan sistem agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam menentukan pemimpin.

"Jadi harus dibuat sistem sehingga pemilih tau apa yang dipilih, kelompok yang mengelola pemimpin ini tau siapa yang akan memimpin dengan penuh syarat. Itulah system," sambungnya.

Bagi Prof Marsuki, pembenahan kepemimpinan perlu dimulai dari sistem yang mengatur proses lahirnya pemimpin dan mekanisme masyarakat dalam menentukan pilihan. (*)