TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengajak elemen bangsa meninggalkan kepentingan sesaat dan kebencian dalam melihat persoalan kebangsaan.

“Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita diskusikan sampai berdarah-darah,” kata Supratman.

Ajakan itu disampaikan Supratman saat menghadiri Diskusi Kebangsaan KAHMI, Minggu (23/8/2026), sesaat setelah kegiatan jalan sehat di Lapangan Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Supratman adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dia juga aktif mengikuti jalan sehat di Makassar.

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969, itu kerap menjadikan momen jalan sehat sebagai ajang saling mengingatkan dan memupuk nasionalisme.

Awal 2025, Supratman bersama anggota DPR RI Taufan Pawe juga jalan santai di Makassar dalam rangka Milad ke-53 Fakultas Hukum (FH) UMI, yang diselenggarakan di Auditorium Al Jibra UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Keluraham Pampang, Kecamatam Rappocini, Makassar.

"Saya bangga sebagai alumni FH UMI dan berharap ke depannya FH UMI bisa melahirkan alumni-alumni yang bisa memberi peran dalam membangun negara dengan kualitas keilmuan serta iman dan takwa," kata Supratman usai jalan sehat bareng alumnus FH UMI di Makassar, awal 2025. 

Jalan sehat yang diikuti Menkumham, akhir pekan ke-4 Agustus 2026 digelar bersama Korpr Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI).

Oleh karena itu, Supratman mengingatkan kembali alasan historis berdirinya HMI. Organisasi mahasiswa Islam itu, kata dia, sejak awal didirikan untuk kepentingan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, forum-forum kebangsaan yang dibangun KAHMI semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai kasus per kasus.

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969, itu mengingatkan kebesaran Bangsa Indonesia. Tapi,  bangsa yang besar tentu tidak berarti bangsa yang tidak memiliki masalah. Sebaliknya, bangsa besar adalah bangsa yang mampu menempatkan setiap masalah pada proporsinya.

Tidak setiap perbedaan harus menjadi permusuhan. Tidak setiap kritik harus berujung pada kebencian. Tidak setiap kasus harus membuat ruang publik terbelah menjadi dua kubu yang saling meniadakan.

Di tengah ruang publik yang semakin mudah dipenuhi perdebatan, pesan Supratman menjadi relevan bagi organisasi seperti KAHMI.

KAHMI memiliki modal intelektual, pengalaman organisasi, jaringan profesional, dan pengalaman panjang dalam kehidupan kebangsaan. Modal itu terlalu berharga jika hanya digunakan untuk memperpanjang perdebatan atas kasus yang datang silih berganti.

Yang dibutuhkan adalah forum yang mampu melihat persoalan lebih jauh daripada sekadar siapa yang salah dan siapa yang benar.

Bagaimana memperbaiki birokrasi?

Bagaimana membangun hukum yang dipercaya masyarakat?

Bagaimana memastikan negara bekerja secara transparan dan akuntabel?

Bagaimana menjaga demokrasi tetap menjadi ruang perbedaan tanpa berubah menjadi ruang kebencian?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih besar daripada satu kasus.

Supratman juga membuka ruang kritik terhadap Kementerian Hukum yang dipimpinnya. Ia menyebut setiap Jumat tersedia forum pengaduan publik yang disiarkan secara langsung.

“Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik, yang disiarkan secara live. Tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah,” jelas Supratman.

Forum tersebut, menurut Supratman, merupakan bagian dari cara mengubah birokrasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.

Pesannya jelas: birokrasi tidak cukup hanya diperintah untuk bekerja. Birokrasi juga harus bersedia dilihat, dikritik, dan diawasi.

Karena itu, Supratman meminta masyarakat, keluarga besar KAHMI, termasuk media, ikut memberikan kritik terhadap kementerian yang dipimpinnya.

Ia juga mengajak masyarakat membantu Presiden mengawasi birokrasi.

“Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Di titik ini, diskusi kebangsaan tidak lagi sekadar menjadi forum berbicara.

Ia menjadi bagian dari hubungan antara negara dan masyarakat.

Pemerintah membuka pintu. Masyarakat masuk membawa kritik. Media mengawasi. Birokrasi memperbaiki diri.

Itulah mekanisme sederhana yang dibutuhkan dalam pemerintahan yang ingin terus berbenah.

Diskusi kebangsaan KAHMI hari itu juga memperlihatkan luasnya jejaring tokoh yang hadir. Selain Supratman, hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta sejumlah tokoh lainnya.

Mereka datang dari ruang kekuasaan dan institusi yang berbeda.

Namun pesan yang dibutuhkan bangsa ini sebenarnya sederhana: perbedaan tidak harus membuat bangsa kehilangan arah.

Kritik tetap diperlukan. Perdebatan tetap penting. Bahkan pertentangan gagasan merupakan bagian dari demokrasi.

Tetapi semuanya membutuhkan tujuan.

Sebab Indonesia terlalu besar untuk dihabiskan energinya hanya untuk bertengkar tentang perkara yang segera berganti dengan perkara berikutnya.

Dan Indonesia terlalu berharga jika para intelektualnya hanya sibuk mencari siapa yang kalah dalam perdebatan.

Yang lebih penting adalah memastikan negara semakin baik setelah perdebatan itu selesai.

Di situlah kebesaran sebuah bangsa diuji.(*)