TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Massa yang tergabung dalam sejumlah aliansi tersebut membawa beragam tuntutan, mulai dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, hingga persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pengamat Harap Aparat Tak Berlebihan Tangani Aksi Demo 27 Agustus, Kedepankan Pendekatan Humanis

Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). 

Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda.

Baca juga: Jelang Demo 27 Agustus, Peserta Demo Diajak Jaga Kondusivitas & Tolak Segala Bentuk Provokasi

AMPB dan AMDB sama-sama mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta meminta hukuman mati bagi koruptor.

AMDB juga membawa tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok, sementara GERAM menyiapkan 10 tuntutan yang mencakup isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, RMP4 datang dengan agenda mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

AMPB Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset 

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan kelompok warga yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekaligus menjadi motor penggerak utama aksi demo di DKI Jakarta yang dijadwalkan digelar pada Kamis (27/8/2026).

Kelompok ini membawa dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

AMPB dibentuk sebagai respons terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen yang diberlakukan oleh Bupati Pati saat itu, Sudewo, dan polemik tambang ilegal di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati pada pertengahan 2025 lalu.

Ada dua pentolan dari AMPB yang belakangan disorot, yakni Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, yang sebelumnya pernah divonis enam bulan pidana terkait kasus pemblokiran Jalur Pantura Pati–Rembang di Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

Meski demikian, dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Kamis (5/3/2026) lalu, Botok dan Teguh dinyatakan tidak  perlu dipenjara dengan syarat umum tidak melakukan pidana selama 10 bulan.

Botok juga semakin diperbincangkan setelah pengakuannya pada Sabtu (22/8/2026) lalu bahwa rekening bank miliknya diblokir secara sepihak, sehingga dana sebesar Rp80,9 juta di dalamnya yang sejatinya untuk operasional demo di Jakarta tidak bisa ditarik.

Baca juga: Ada Demo 27 Agustus Besok, Aktivitas di DPR Disebut Tetap Normal

AMDB Tuntut Hukuman Mati Bagi Koruptor

Sesuai namanya, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) berasal dari wilayah penyangga DKI Jakarta, yakni Depok, Jawa Barat, dengan koordinator aksi yang diketahui bernama Yusuf.

Untuk aksi demo di Jakarta pada Kamis (27/8/2026) besok, AMDB membawa tiga tuntutan utama, dua di antaranya sejalan dengan tuntutan AMPB, yakni:

• Pengesahan RUU Perampasan Aset
• Hukuman mati bagi koruptor
• Penurunan harga kebutuhan pokok

Selain tiga tuntutan utama tersebut, AMDB turut menyoroti pemblokiran rekening koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, yang digunakan untuk menampung dana donasi untuk operasional demo.

Adapun pemblokiran rekening milik Botok tersebut jadi sorotan lantaran dinilai menjadi wujud pembungkaman terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Sebelum bergerak ke Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB juga menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).

Sebelumnya lagi, aliansi yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat Depok ini telah menggelar rapat pada Minggu (23/8/2026) malam untuk untuk mematangkan konsolidasi dan pembahasan teknis lapangan menjelang aksi unjuk di DKI Jakarta.

Baca juga: Besok Aksi Demo 27 Agustus, Perkantoran di Kawasan DPR Berlakukan Libur dan WFH

GERAM Bawa 10 Tuntutan

Berikutnya, ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang akan mengikuti aksi demonstrasi di DKI Jakarta pada Kamis (27/8/2026) mendatang.

Adapun GERAM diperkirakan akan membawa massa berjumlah kurang lebih 1.000 orang, dengan Koordinator Aksi Ahmad Mixel.

Sebagai informasi, GERAM merupakan aliansi yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Di antaranya mahasiswa UNUSIA (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia), Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya.

Sebelumnya, Aliansi GERAM telah melakukan unjuk rasa memprotes sejumlah isu besar, seperti menolak RUU Omnibus Law dengan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/8/2020).

Lalu, aksi tuntutan untuk mewujudkan reforma agraria sejati di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (24/9/2021).

Serta menyoroti isu pendidikan dan ketenagakerjaan ketika bergabung dengan aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (1/5/2026).

Dalam demo 27 Agustus 2026 di Jakarta besok, Aliansi GERAM membawa 10 Tuntutan Rakyat yang berkaitan dengan isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi:

1. Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG) dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang membebani masyarakat miskin dan pekerja, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang pokok dan memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
6. Tetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, dengan percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
7. Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi perlindungan hukum yang efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
8. Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer dalam ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
9. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan ekspresi demokratis.
10. Sita seluruh aset koruptor, dengan memenjarakan koruptor dan merampas aset hasil kejahatan korupsi untuk dialokasikan pada pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Baca juga: Aksi Demo 27 Agustus, Koalisi Ojol Nasional dan Garda Indonesia Tak Ambil Bagian

RMP4 Suarakan Dukung MBG

Kelompok selanjutnya yang akan mengikuti aksi demo di Jakarta pada Kamis (27/8/2026) besok adalah Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Untuk aksi besok, sebanyak 500 tiket sudah dipersiapkan untuk memberangkatkan para peserta aksi ke ibu kota.

Dikutip dari TribunMadura.com, RMP4 berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Kelompok ini terdiri atas massa dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tukang becak, buruh peternakan lele, kuli, tukang, sopir, sales, dan lainnya, dengan salah satu koordinator lapangan bernama Mahrus Ali.

Berbeda dari tiga kelompok lain di atas, RMP4 justru membawa agenda mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam dukungannya terhadap MBG, RMP4 tetap meminta adanya perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan program tersebut dan mengevaluasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun RMP4 baru seumur jagung.

Kelompok ini dibentuk sebagai respons atas gelombang aksi penolakan MBG yang digelar mahasiswa di dekat kawasan Bundaran HI (Hotel Indonesia), Jakarta pada Selasa (18/8/2026).

Sebelumnya, 200 orang dari massa RMP4 telah menggelar aksi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Sabtu (22/8/2026) dalam menyuarakan dukungan terhadap MBG.