TRIBUNJATENG.COM, PATI - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberangkatkan lima bus menuju Jakarta pada Rabu (26/8/2026) siang.

Keberangkatan rombongan ini bertujuan untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (27/8/2026) hari ini. 

Dalam aksi tersebut, massa membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor.

Keberangkatan rombongan sempat diwarnai ketegangan ketika polisi menghalau bus yang hendak memasuki area Alun-Alun Pati.

Akibatnya, massa yang sudah berkumpul di alun-alun terpaksa bergeser menuju Jalan Syeh Jangkung, dekat Jembatan Kalianyar, untuk mendatangi bus yang tertahan di sana.

Personel AMPB, Sutikno, mengungkapkan kekecewaannya atas pengadangan bus oleh polisi.

"Ini pembungkaman yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang katanya perintah dari atasannya. Kita dipersulit untuk menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor," tegas Paijan Jawi, sapaan akrabnya, di lokasi.

Kondisi tersebut membuat pihak koordinator pemberangkatan terpaksa memindahkan titik kumpul dan melangsir para peserta menggunakan kendaraan alternatif.  

Personel AMPB lainnya, Novie Andrianta menjelaskan, pemindahan peserta dilakukan untuk menghindari gesekan dan mempercepat keberangkatan.

"Karena bus yang kami parkir dilarang mendekat ke alun-alun oleh pihak kepolisian, sementara peserta sudah kepanasan, saya izin melangsir kawan-kawan menggunakan dua mobil pikap," ujar Novie.

Dia menambahkan, jumlah bus yang diberangkatkan bertambah dari rencana awal karena tingginya antusiasme masyarakat serta adanya dukungan donasi swadaya.

Dari total lima bus yang disiapkan, dua unit telah diberangkatkan lebih awal karena penumpang sudah penuh, sementara tiga unit sisanya berangkat bersamaan secara beriringan setelah berhenti di depan Plaza Pragolo Pati.

Warga Jepara

Sejumlah warga Kabupaten Jepara memutuskan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dalam demo di DPR RI, Kamis hari ini.

Keberangkatan mereka terlihat saat ikut mengawal keberangkatan rombongan AMPB di Jalan Syeh Jangkung, dekat Jembatan Kalianyar, Pati, Rabu.

Sekelompok warga dari Jepara ini membawa poster bertulisan Aliansi Masyarakat Jepara Bersatu (AMJB).

Perwakilan massa aksi dari Jepara, Farid, mengungkapkan adanya kendala transportasi yang dialami warga yang hendak berangkat menggunakan moda bus umum.

Farid menjelaskan, seluruh perusahaan otobus (PO) di Jepara tidak berani menyewakan bus untuk mengangkut peserta demonstrasi menuju Jakarta.

"Semuanya sudah tidak berani karena sudah diberi imbauan (oleh oknum aparat penegak hukum--Red). Kalau tetap nekat mengangkut peserta demo ke Jakarta, maka akan dicabut izin PO dan SIM-nya," ujar Farid.

Ia menambahkan, imbauan tersebut membuat warga Jepara tidak bisa memaksakan pemesanan bus dan harus mencari jalan alternatif.

Akibat pembatasan moda bus tersebut, massa tergerak untuk berangkat secara mandiri dengan kendaraan pribadi.

Farid menceritakan bahwa keberangkatan dilakukan secara bertahap menggunakan skema swadaya dan iuran antarwarga.

"Kami mandiri pakai mobil pribadi. Ini murni iuran dari sendiri-sendiri dan ada beberapa yang memberikan donasi secara pribadi," jelasnya.

Pada gelombang awal keberangkatan bersama rombongan Pati, terdapat sekitar enam mobil pribadi dari warga Jepara.

Farid menyebutkan, antusiasme masyarakat Jepara cukup tinggi sejak informasi keberangkatan dibuka, rombongan lain dari elemen masyarakat hingga mahasiswa diperkirakan menyusul pada sore harinya.

Mengenai alasan utama keberangkatan ke Jakarta, Farid menegaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh keresahan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi di Tanah Air.

Warga mendesak wakil rakyat dan pemerintah untuk segera mengesahkan regulasi yang tegas bagi para koruptor.

"Tuntutan warga Jepara semuanya menyuarakan agar segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi para koruptor," kata Farid sambil membentangkan spanduk aspirasi.

Hoaks

Di sisi lain, informasi mengenai keberangkatan puluhan bus dari Banyumas menuju Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Senayan, Kamis, dipastikan tidak benar alias hoaks.

Informasi tersebut sebelumnya beredar di media sosial dan menampilkan daftar rombongan daerah beserta jumlah kendaraan yang disebut akan bergerak menuju Jakarta melaksanakan aksi unjuk rasa.

Dalam narasi yang beredar, sejumlah bus disebut akan membawa rombongan massa dari berbagai daerah menuju Jakarta.

Bahkan, Kabupaten Banyumas tercantum dalam daftar tersebut dengan jumlah mencapai 26 bus yang disebut akan berangkat ke Jakarta.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi menegaskan, tidak ada rombongan dari Banyumas sebagaimana yang tercantum dalam daftar yang beredar di media sosial tersebut.

"Banyumas tidak ada (yang berangkat demo ke Jakarta—Red). Jadi dipastikan hoaks," kata Petrus, Rabu (26/8/2026). 

Meski memastikan informasi tersebut hoaks, Polresta Banyumas tetap melakukan langkah antisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Banyumas.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan koordinasi dengan sejumlah PO di wilayah Banyumas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Banyumas, Omar Udaya mengatakan, pihaknya juga telah mengecek ke PO-PO di Banyumas.

Hasil pengecekan, kata Omar, tidak ditemukan adanya bus yang disiapkan untuk membawa rombongan ke Jakarta sebagaimana informasi yang beredar.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai keberangkatan 20 bus dari Cilacap ke Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).