TRIBUNNEWS.COM - Menjelang aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI, Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, dijaga sejumlah anggota kepolisian pada Kamis (27/8/2026).
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan anggota polisi berjaga di dua pintu keluar Stasiun Palmerah yang mengarah ke Gedung DPR dan Pasar Palmerah.
Keberadaan aparat tersebut turut diperhatikan sejumlah penumpang KRL yang baru tiba di Stasiun Palmerah.
Di sisi lain, salah satu provider telekomunikasi dilaporkan mengalami gangguan sinyal di sekitar Stasiun Palmerah. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah calon penumpang ojek online dan pengemudi ojek online.
"Sinyal hilang setelah pukul 08.00 wib," ujar salah satu driver ojek online.
Baca juga: 65 Orang Diduga Terafiliasi Anarko Ditangkap Jelang Demo, Sajam hingga Bahan Bom Molotov Disita
Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menyampaikan tuntutan dalam aksi hari ini, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan pihaknya akan menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," katanya, Selasa.
Vander mengatakan AMPB datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan tidak bermaksud menimbulkan kericuhan.
Terkait tuntutan, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Massa juga akan meminta DPR memberikan pernyataan tertulis mengenai rencana pengesahan aturan tersebut.
"Untuk skema aksi, kita berharap untuk disahkannya RUU Perampasan Aset, sesuai dengan tuntutan kita atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan segera mengesahkan RUU (Perampasan Aset) segera mungkin," jelas Vander.
Sementara itu, AMDB akan menyampaikan tiga tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta desakan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Adapun Aliansi GERAM menyatakan akan membawa 10 tuntutan dalam aksi tersebut.
Koordinator aksi GERAM, Ahmad Mixel, mengatakan pihaknya meminta Ketua DPR RI Puan Maharani beserta para wakilnya menemui massa secara langsung.
“Kami meminta adanya secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya, dikutip dari Tribun Jakarta.
GERAM juga menyatakan akan mengonsolidasikan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan untuk berdialog tidak dipenuhi.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
