TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - "Wallahualam," ujar Suhardi Duka Gubernur Sulawesi Barat kepada wartawan saat diwawancarai tribun-sulbar.com pada Kamis (27/8/2026).
Ia menjawab kalimat itu, saat ditanya wartawan terkait dinamika internal partai politik pengusung, termasuk kemungkinan terjadinya perpecahan dalam koalisi akibat perbedaan nama cawagub.
SDK - sapaan akrabnya memilih tidak berspekulasi.
Baca juga: Demo di DPRD Polman Massa Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Minta Koruptor Dimiskinkan
Baca juga: Gubernur SDK Ogah Langgar Aturan Pilih Tunggu 2 Nama Cawagub Resmi dari Koalisi Sulbar Maju
Sedang ramai isu perpecahan ini, setelah Partai NasDem yang merupakan satu dari tujuh partai pengusung Koalisi Sulbar Maju, tiba-tiba mengusulkan nama Fatmawati Salim yang tak lain istri almarhum mantan wagub Sulbar, Salim S Mengga sebagai calon wakil gubernur Sulbar.
Pengusulan nama Fatmawati muncul, setelah NasDem sebelumnya walk out saat rapat Koalisi Sulbar Maju, untuk menentukan nama-nama yang akan diusung sebagai wagub ke DPRD Sulbar nanti.
SDK menegaskan setiap usulan calon wakil gubernur (cawagub) harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.
Pernyataan tersebut disampaikannya, menyusul informasi ada partai politik akan mengajukan nama cawagub secara langsung kepada Pemprov Sulbar.
Suhardi mengatakan, apabila surat usulan tersebut masuk ke Pemprov Sulbar, pihaknya tetap akan menerima surat tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan akan menjawabnya sesuai undang-undang yang di pedomani yakni UU pasal 176 tahun 2016.
"Jadi kalau dia ke sini kita terima. Tapi kan kita bisa jawab," kata Suhardi Duka saat diwaeancarai tribun-sulbar.com Pada Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, penerimaan surat usulan secara administratif tidak serta-merta berarti nama yang diajukan telah memenuhi mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar.
Pemprov Sulbar, kata Suhardi, akan terlebih dahulu berpedoman pada aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wakil gubernur oleh gabungan partai politik. (*)
