- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari, menegaskan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan tuntutan masyarakat yang mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Diketahui, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi pada Kamis (27/8).

Qodari mengatakan, Prabowo tidak berseberangan dengan keinginan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan finansial.

Menurut Qodari, dorongan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebenarnya sudah disampaikan Prabowo sejak 2025.

Prabowo bahkan disebut telah meminta jajaran menteri terkait untuk segera memproses aturan tersebut.

"Oke, kalau Undang-Undang Perampasan Aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan," kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan periode 2024-September 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).