TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, kalau saat ini pemerintah sedang menata ulang atau memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi sumber penetapan seorang masyarakat masuk dalam klasifikasi desil.

Kata dia, perbaikan atau penataan ulang data itu dilakukan agar parameter terhadap penetapan desil untuk masyarakat bisa tepat dilakukan.

"Pemerintah ingin memperbaiki (data desil) dengan DTSEN Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameternya sedang diukur ulang supaya lebih mengena lebih tepat," kata Misbakhun saat ditemui usai acara OJK Digination di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Baca juga: Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, Komisi X DPR Soroti Ancaman Salah Sasaran Bansos dan KIP Kuliah

Diketahui, saat ini penetapan pengkategorian desil 1-10 sedang mendapat sorotan tegas oleh publik lantaran masih terdapat ketidaktepatan dalam menetapkan sejumlah masyarakat dalam desil tertentu.

Sebab, kategori desil ke depannya akan menjadi penentu seorang masyarakat dalam mendapatkan bantuan pemerintah termasuk untuk menikmati barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah.

Atas kondisi tersebut, pemerintah kata Misbakhun harus memperbaiki ulang penerapan desil untuk menentukan bantuan sosial terhadap masyarakat tersebut.

"Sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan subsidi berkaitan dengan perlindungan sosial, bantuan sosial Itu bisa tepat sasaran dan mengena. Makanya sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan," kata legislator dari Fraksi Golkar tersebut.

Dari sisi DPR RI, Misbakhun menyebut, pihaknya sejauh ini terus melakukan pembahasan terkait dengan mekanisme penetapan klasifikasi desil yang dimaksud.

Kata dia, DPR ada dalam posisi memberikan pengawalan dan pengawasan agar anggaran ribuan triliun yang digelontorkan oleh pemerintah termasuk untuk bantuan sosial hingga pemberian subsidi bisa disalurkan secara tepat sasaran.

"Desil-desil itulah yang dipakai selama ini sebagai tolok ukur siapa yang akan masuk dalam kategori penerima bantuan sosial, baik dalam kategori bantuan yang mengentaskan kemiskinan, intervensi-intervensi kebijakan yang berkaitan dengan subsidi," kata Misbakhun.

"Nah ini yang sedang kita perbaiki bersama, jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," tandas dia.

Sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp7 triliun untuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus pelaksanaan sensus tahun 2026.

Namun, masih ditemukan ketidaktepatan pada DTSEN seperti ada warga yang masuk dalam Desil 9 dan 10, tetapi disebut masih menerima manfaat atau fasilitas tertentu dari pemerintah.

Bahkan, pedagang kaki lima seperti penjual pentol hingga pegawai dengan penghasilan tertentu yang masuk dalam kelompok Desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan hal tersebut terjadi. Padahal pemerintah sebelumnya memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin akurat.

"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN nya bagus. Jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik," imbuhnya menegaskan.

Meski demikian, Purbaya mengakui masih mungkin ditemukan sejumlah kesalahan dalam pendataan. Menurut dia, kesalahan dalam pendataan dapat terjadi, tetapi ia berharap kualitas DTSEN pada tahun depan menjadi lebih baik dan rapi.

"Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvey ya, Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tegas dia.