TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menegaskan hilirisasi komoditas unggulan daerah menjadi kunci memperkuat kemandirian ekonomi Papua Barat.

Hal itu disampaikan Lakotani dalam sambutannya di puncak Seminar Nasional Papedanomics 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat di Manokwari, Kamis (27/8/2026).

Lakotani menyebut, perekonomian Papua Barat pada 2025 tumbuh 6,46 persen secara cumulative to date (CTC), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 4,94 persen, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen.

Inflasi daerah juga terkendali di level 2,59 persen YoY.

Meski demikian, sekitar 53 persen struktur ekonomi Papua Barat masih ditopang industri LNG Tangguh.

Baca juga: Bank Indonesia Persembahkan Gedung Modern untuk Papua Barat

“Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pertumbuhan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor padat modal, tetapi juga dirasakan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Lakotani menekankan pentingnya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari komoditas lokal.

Dengan pengolahan di dalam daerah, produk Papua Barat tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk jadi maupun setengah jadi bernilai ekonomi lebih tinggi.

Ia juga menyoroti keterbatasan produk olahan lokal yang dikirim keluar daerah melalui jalur logistik.

Menurutnya, hal ini menjadi peluang untuk memperkuat industri pengolahan dan pengembangan produk unggulan.

Baca juga: Kemenkum Pabar dan BI Papua Barat Perkuat UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual

“Diperlukan sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi masyarakat, industri pengolahan, pembiayaan, hingga akses pasar,” kata Lakotani.

Seminar Papedanomics 2026 melibatkan BI, OJK, BPS, akademisi UNIPA, ISEI, serta pemerintah kabupaten/kota.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Momentum ini diharapkan menghasilkan terobosan kebijakan inovatif sesuai karakteristik Papua Barat, sekaligus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.