TRIBUNGORONTALO.COM – Belakangan isu evaluasi sikap politik Partai Golkar terhadap pemerintahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah sempat mencuat.
Juru Bicara Gubernur Gorontalo, David Radjak saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Gusnar Ismail dan Idah Syahidah masih menjalankan tugas pemerintahan secara bersama-sama. Hal itu terlihat dari aktivitas keduanya dalam memimpin rapat pemerintahan.
Salah satunya saat Gusnar dan Idah memimpin rapat pimpinan daerah di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (26/8/2026).
"Golkar punya hak untuk melakukan evaluasi internal, itu bagian dari mekanisme partai. Tapi yang perlu digarisbawahi, evaluasi bukan berarti keretakan," ujar David saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com melalui WhatsApp, Kamis (27/8/2026).
Menurut David, dinamika di internal partai politik merupakan bagian dari proses dan mekanisme organisasi. Ia menilai dinamika tersebut tidak secara otomatis berdampak pada hubungan kerja antara Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah.
David juga menyebutkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan unsur partai politik koalisi sejauh ini tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta agar dinamika politik yang berkembang tidak dipandang sebagai sesuatu yang langsung mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
"Tidak serta-merta dinamika politik itu mengganggu jalannya pemerintahan," katanya.
Di tengah isu evaluasi dukungan politik tersebut, hubungan kerja antara Gusnar Ismail dan Idah Syahidah dipastikan tetap berjalan. Keduanya masih menjalankan agenda pemerintahan bersama, termasuk memimpin rapat dengan jajaran perangkat daerah.
Rapat pimpinan daerah yang digelar Rabu (26/8/2026) menjadi gambaran bahwa aktivitas pemerintahan tetap berlangsung. Dalam rapat tersebut, Gusnar dan Idah terlihat memimpin langsung pembahasan sejumlah agenda pemerintahan bersama pimpinan perangkat daerah.
Bagi David, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik yang berkembang tidak membuat tugas-tugas pemerintahan berhenti. Ia menegaskan bahwa Gusnar dan Idah tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan roda pemerintahan berjalan.
"Yang paling penting bagi beliau berdua adalah memastikan pemerintahan terus berjalan melayani masyarakat Gorontalo," ujar David.
Menurutnya, program pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
David mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjalankan agenda yang telah disusun, terlepas dari dinamika politik yang sedang berkembang. Ia menilai kepentingan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama pemerintahan agar pelayanan publik tidak terganggu.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menegaskan posisi partainya sebagai pendukung pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Menurut Ghalieb, posisi Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah tetap berjalan. Namun, dukungan tersebut tidak berarti Fraksi Golkar mengabaikan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ghalieb menjelaskan ada dua perspektif dalam melihat posisi Fraksi Golkar saat ini. Pertama, secara politis, Golkar memiliki fatsun sebagai partai pendukung pemerintah.
"Karena Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ibu Idah Syahidah Rusli Habibie adalah Wakil Gubernur yang menjadi bagian dari satu kesatuan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka tentu kita akan terus menghormati dan mengawal jalannya pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan berakhir masa jabatannya nanti," jelasnya.
Di sisi lain, Ghalieb menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Ia menyebut Partai Golkar memiliki posisi kuat dalam kontestasi politik di Gorontalo, baik di eksekutif maupun legislatif, berkat kepercayaan masyarakat.
"Rakyat Gorontalo selalu memberikan amanah dan kepercayaan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menjadi corong bagi perjuangan aspirasinya kepada pemerintah," katanya.
Karena itu, kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama Fraksi Golkar dalam menjalankan fungsi legislatif. Ia menyebut Fraksi Golkar menempatkan diri sebagai "teman kritis" bagi pemerintah.
Menurut Ghalieb, Fraksi Golkar berhak memberikan kritik apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak menjadikan partainya sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu memuji-muji serta melakukan pembelaan buta bahkan saat kita salah. Tapi justru akan siap meluruskan jika kita mulai keliru dan melenceng dari cita-cita awal," ujarnya.
Ghalieb memastikan bahwa Fraksi Golkar akan terus memaksimalkan fungsi masing-masing anggota di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) guna memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jika dibutuhkan, maka Fraksi Partai Golkar dapat kapan saja mengambil langkah strategis apapun yang dianggap perlu untuk memastikan keberpihakan pemerintah selalu kepada kepentingan rakyat," tegasnya.
Ghalieb juga menambahkan bahwa posisi politik Fraksi Golkar tidak ditentukan oleh kepentingan personal atau kelompok tertentu, terlebih di tengah situasi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan.
"Masyarakat betul-betul merasakan kesulitan dan sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," katanya.
Tribun Gorontalo berupaya meminta tanggapan langsung dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengenai isu evaluasi sikap politik Partai Golkar tersebut.
