TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) menilai, proyek geotermal di sejumlah wilayah di Jawa Tengah bakal memperberat tekanan terhadap kawasan hutan dan daerah tangkapan air.

Tercatat, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Jateng telah mencapai 218.270 hektare berdasarkan data Kementerian ESDM, sementara data spasial Walhi menunjukkan luasan yang relatif serupa, yaitu 217.341 hektare. 

Baca juga: Sodorkan Policy Brief ke Pemprov, Walhi Jateng Desak Suntik Mati PLTU untuk Solusi Jangka Panjang

Data aktivitas panas bumi di Jawa Tengah tersebar di lima titik, dengan empat titik meliputi Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) Guci, WKP Baturaden, WKP Gunung Ungaran, WKP Candi Umbul Telomoyo) di tahap eksplorasi, dan satu titik WKP Dataran Tinggi Dieng di tahap produksi.

"Luasan ini menggambarkan besarnya cakupan aktivitas panas bumi yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap kawasan hutan dan daerah tangkapan air di Jawa Tengah," ujar Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan di Walhi Jawa Tengah, Bagas Kurniawan kepada Tribun, Kamis (27/8/2026).

Bagas menyebut, dalam perspektif lingkungan, ekstraksi geotermal memiliki risiko tinggi terhadap daya dukung lingkungan, khususnya terkait kualitas air dan kelestarian mata air.

Kondisi itu bisa belajar dari proyek geotermal yang ada di Dataran Tinggi Dieng persisnya di Dusun Pawuhan, warga kesulitan mengakses air bersih karena sumber airnya diduga kuat terdampak dan berubah menjadi asin akibat aktivitas di sekitar  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Contoh lain terkait dampak geotermal juga pernah terjadi di Basel, Swiss, aktivitas geothermal memunculkan gempa bumi sebesar 3.4 SR dikarenakan aktivitas fracking. Sebagai informasi, fracking merupakan salah satu cara untuk mengekstrasi geotermal dan gas dari dalam tanah.

"Kami menilai geotermal justru sebagai solusi palsu dalam soal transisi energi," bebernya.

Menurutnya,  geotermal justru memunculkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat. Apalagi pemerintah selalu melakukan pendekatan yang digunakan selama ini dalam wacana transisi energi, termasuk geothermal, adalah top-down yang minim partisipasi masyarakat.

"Oleh karenanya, kami justru  mendorong pemerintah untuk mulai membangun model pengelolaan energi berbasis komunitas dalam skema transisi energi karena menghadirkan nilai yang lebih adil dan demokratis bagi masyarakat," bebernya.

"Dieng sudah operasi, Gunung Ungaran proses,  Jenawi (Karanganyar) belum ada kegiatan lagi, di Umbul Telomoyo sudah ada sosialisasi-sosialisasi, Baturraden masih off, di Guci juga masih off," ujar Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas ESDM Jateng, Dwi Suryono.

Baca juga: Walhi Jateng Kritik Rancangan Perda Rehabilitasi Lahan Kritis Perbolehkan PSN Masuk

Dari sejumlah PLTP tersebut, kata Dwi, PLTP Dieng dengan potensi 70 MW menyumbang enam (6) persen bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).

Bauran EBT di Jawa Tengah telah mencapai 22,3 persen pada tahun 2025.  Capaian itu,  telah melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025 sebesar 21,32 persen.

"Energi panas bumi PLTP Gunung Ungaran mencapai 55 MW diperkirakan menyumbang empat sampai lima persen total bauran EBT di Jawa Tengah," katanya. (Iwn)